GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN IPNU

Februari 2, 2010 at 12:48 pm Tinggalkan komentar

KEPUTUSAN KONGRES XV

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor: 03/Kongres XV/IPNU/2006

Tentang

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Kongres XV Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 09-12 Juli 2006 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, setelah:
Menimbang          : 1 Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2 Bahwa sebagai organisasi keagamaan da kepelajaran, IPNU harus terus meningkatkan pengabdiannya pada kemajuan dan perubahan sosial;
3 Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.
Mengingat            : 1 Peraturan Dasar (PD) IPNU
2 Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
Memperhatikan     : Pembahasan dan masukan-masukan dari peserta sidang pleno laporan sidang Komisi GBPPP.
Mempelajari         : 1 Sambutan Ketua Umum PBNU dan Amanat Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Pembukaan Kongres XV IPNU, para nara sumber kongres serta pendapat para peserta kongres.
2 Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat IPNU masa khidmat 2003-2006.
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,
MEMUTUSKAN
Menetapkan         : 1 Mengesahkan hasil sidang pleno pembahasan hasil sidang komisi tentang Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU sebagaimana terlampir;
2 Garis-garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU merupakan garis besar program kerja sebagai pedoman dalam operasional organisasi.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 11 Juli 2006

KONGRES XV

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang

Ttd                                          ttd                                         ttd

SUMARWOTO UMAR                               EDI SUHAERUL                         SAHRUL

GARIS-GARIS BESAR

PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN (GBP3)

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I.  MUKADDIMAH

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama  (IPNU) adalah organisasi yang berada di bawah naungan jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan tempat berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi dan kaderisasi Pelajar-Pelajar NU. Selain itu IPNU juga merupakan bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan dan pengembangan remaja, terutama kalangan pelajar (siswa dan santri).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda Indonesia, IPNU senantiasa berpedoman pada nilai-nilai serta garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan Islam ahlusunnah wal jamaah. Dalam konteks kebangsaan, IPNU memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk  melakukan fungsi dan mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, IPNU harus merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dengan senantiasa memperhatikan dinamika internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, kepentingan dan keterkaitan IPNU dengan banyak pihak (stakeholders) juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Garis-garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU disusun dengan maksud agar setiap aktivitas IPNU senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan dan pengabdian; dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

GBPPP IPNU merupakan kerangka pemikiran dalam meletakkan arah bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi, sehingga pencapaian sasaran utamanya dapat dilakukan dengan baik dan tepat. GBPPP IPNU menjadi kerangka acuan untuk menetapkan kebijakan organisasi dan menjadi panduan dalam merumuskan program-programnya, dengan tujuan:

  1. Memantapkan keberadaan dan peran organisasi dalam memenuhi kepentingan anggota dan masyarakat untuk menopang perjuangan IPNU.
  2. Mengembangkan potensi anggota secara kritis dan kreatif dalam mewujudkan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
  3. Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan organisasi berikutnya, secara berencana dan berkesinambungan.

Rumusan yang tercantum dalam GBPPP IPNU mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: dasar pengembangan program, visi dan misi, analisis strategis pengembangan, dan pokok-pokok program pengembangan.

Dasar pengembangan program terdiri atas mandat organisasi, nilai-nilai yang menjadi pedoman serta azas-azas pengembangan. Visi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai IPNU ke depan, sedangkan untuk mencapai visi tersebut IPNU mengemban misi. Analisis strategis pengembangan mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis SWOT serta analisis jaringan. Sedangkan pokok-pokok program pengembangan terdiri atas isu-isu strategis yang selanjutnya memunculkan rumusan program-program dasar pengembangan.

II. DASAR-DASAR PROGRAM PENGEMBANGAN IPNU

A. Mandat Organisasi

Mandat organisasi adalah mandat atau tugas yang diberikan kepada IPNU. Karena posisi IPNU adalah sebagai salah satu Badan Otonom NU, maka IPNU harus mengacu pada ketentuan-ketentuan organisatoris NU. Dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar NU dinyatakan ”Untuk melaksanakan tujuan dan usaha….Nahdlatul  Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris jam’iyyah Nahdlatul Ulama”.

Tujuan Nahdlatul Ulama sendiri adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham Ahlussunah wal jamaah dan menganut salah satu dari mazhab empat, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 5 Anggaran  Dasar NU). Sedangkan untuk mewujudkan tujuan  di atas, dilakukan usaha-usaha di bidang agama, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, sosial, ekonomi dan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. (Pasal 6 Anggaran Dasar NU).

Badan Otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU, khususnya berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan (Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar NU). Ikatan Pelajar  Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, adalah badan otonom yang menghimpun pelajar  dan santri laki-laki (Pasal 6 ayat 6 butir ’e’ Anggaran Dasar NU).

Oleh karenanya IPNU mempunyai tujuan terbentuknya Pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan IPNU adalah:

  1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi IPNU.
  2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
  3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al-ummah), guna terwujudnya khairo ummah.
  4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. (Pasal 7 ayat 4 Peraturan Dasar IPNU).

B.   Nilai-Nilai

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPNU di tengah-tengah masyarakat, kader-kader IPNU senantiasa harus berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar berupa nilai-nilai strategis dari ajaran Islam. Kelima prinsip dasar itu disebut al-mabadi al-khomsah, yaitu:

  1. Al-Shidqu

Butir ini mengandung arti kejujuran/kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran/kebenaran adalah yang diucapkan sama dengan yang dibatin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja jujur pada diri sendiri. Termasuk dalam pengertian ini adalah jujur dalam bertransaksi, artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran, artinya mencari maslahat dan kebenaran serta bersedia mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik.

Keterbukaan adalah sikap yang lahir dari kejujuran demi menghindarkan saling curiga, kecuali dalam hal-hal yang harus dirahasiakan karena alasan pengamanan. Keterbukaan ini dapat menjadi faktor yang ikut menjaga fungsi kontrol. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang diperbolehkan untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya atau menyembunyikan informasi seperti telah disinggung di atas. Diperbolehkan pula berdusta dalam mengusahakan perdamaian dan memecahkan masalah kemasyarakatan yang sulit demi kemaslahatan umum.

  1. Al-Amanah wa al-Wafa bi al-’Ahdi

Butir ini memuat dua istilah yang saling kait, yakni al-amanah dan al-wafa bi al’ahdi. Yang pertama secara lebih umum meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang yang disebut belakangan hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang dilekatkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtima’iyyah. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk pembengkalan dan manipulasi tugas atau jabatan.

Lawan dari amanah adalah khianat, termasuk salah satu unsur nifaq. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. dan pimpinan/penguasa sepanjang tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Tepat janji mengandung arti melaksanakan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuatnya sendiri maupun perjanjian yang melekat karena kedudukannya sebagai mukallaf, meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpinnya, janji antar sesama anggota masyarakat (interaksi sosial), antar-sesama anggota keluarga dan setiap individu yang lain. Menyalahi janji termasuk salah satu unsur nifaq. Ketiga sifat di atas (dapat dipercaya, setia dan tepat janji) menjamin integritas pribadi dalam menjalankan wewenang dan dedikasi terhadap tugas. Sama dengan al-shidqu, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain: satu syarat penting dalam membangun berbagai kerja sama.

  1. Al-’Adalah

Bersikap adil (al-’adalah) mengandung pengertian obyektif, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang pada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sikap ini untuk menghindari distorsi yang dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan fatal dan kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menciptakan masalah. Lebih-lebih jika persoalannya menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proporsional, distorsi semacam ini dapat dihindari.

Implikasi lain dari al-adalah adalah kesetiaan pada aturan main dan rasional dalam membuat keputusan, termasuk dalam alokasi sumber daya dan tugas (the right man on the right place). “Kebijaksanaan” memang seringkali diperlukan dalam menangani masalah-masalah tertentu. Tetapi semua harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

  1. Al-Ta’awun

Al-ta’awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat: manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian ta’awun meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa. Imam al-Mawardi mengaitkan pengertian al-birru (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan taqwa dengan ridho Allah SWT. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Ta’awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap ta’awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama. Mengembangkan sikap ta’awun berarti juga mengupayakan konsolidasi.

  1. Istiqomah

Istiqomah mengandung pengertian berkesinambungan dan berkelanjutan, dalam pengertian tetap dan tidak bergeser dari jalur dan ketentuan Allah SWT dan rasulNya, tuntunan yang diberikan oleh salafus shaleh, dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang. Pelaksanaan setiap program merupakan proses yang berlangsung terus menerus tanpa mengalami kemandengan, merupakan suatu proses maju (progressing) dan tidak berjalan di tempat (stagnant).

C.   Azas-Azas

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPNU, azas-azas yang digunakan adalah :

  1. Asas Keterpaduan

Pelaksanaan program tidak dilakukan secara terpisah (parsial), tetapi pelaksanaan setiap program memiliki makna terpadu (integral), begitu pula antara pusat dan daerah.

  1. Asas Kebersamaan

Pelaksanaan program dilakukan dengan semangat kebersamaan dan saling menunjang, sehingga keberhasilan program merupakan keberhasilan kolektif, bukan keberhasilan individual.

  1. Asas Manfaat

Pelaksanaan program dan hasilnya diupayakan secara maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi anggota, organisasi dan masyarakat.

  1. Asas Kesinambungan

Asas ini dimaksudkan agar pembenahan dan pengembangan merupakan usaha yang mempunyai sifat meneruskan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan. Di sini terkandung prinsip istiqamah terhadap jalur kegiatan yang pernah dilakukan sesuai dengan kaidah al-mukhafadlatu ’ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah.

  1. Asas Kepeloporan

Gagasan dan pelaksanaan program dilakukan melalui kreatifitas, serta sarat dengan etos dan semangat kepeloporan.

  1. Asas Keseimbangan.

Gagasan dan program yang dilakukan senantiasa menjaga prinsip keseimbangan: keseimbangan material-spiritual dan keseimbangan jasmani dan rohani

III. VISI DAN MISI IPNU

Sebagai sebuah organisasi, IPNU memiliki visi, yakni gambaran terhadap apa yang ingin dicapai. Visi IPNU adalah terwujudnya pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar ajaran Islam ahlussunah wal jamaah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka IPNU mempunyai misi melakukan pembinaan dan pemberdayaan para pelajar (siswa dan santri), serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan pada pelajar tersebut.

IV. ANALISIS STRATEGIS PENGEMBANGAN IPNU

Analisis strategis diperlukan untuk melihat dinamika internal dan eksternal organisasi; mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang organisasi; serta untuk melihat sejauh mana tingkat kepentingan dan keterkaitan organisasi dengan pihak-pihak yang terkait (stakeholder). Hasil analisis strategis diperlukan untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi.

  1. 1. Analisis Lingkungan
  1. Analisis Internal

Kondisi internal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberapa aspek;

  1. Keorganisasian
  • Sistem organisasi yang belum optimal di hampir semua tempat maupun tingka kepengurusan. Roda organisasi berjalan dengan bertumpu pada peran perorangan atau sekelompok orang.
  • Masih lemahnya komunikasi organisasi antara berbagai tingkatan. Hal ini berakibat pada lambannya implementasi kebijakan, maupun lemahnya koordinasi kebijakan.
  • Penataan organisasi yang belum optimal. Di banyak tempat potensi IPNU belum tergarap dengan baik, terjadi kevakuman organisasi, bahkan di banyak tempat IPNU tidak/belum ada.
  • Masih lemahnya pembinaan dan pengembangan organisasi dari tingkat kepengurusan di atas kepada tingkat kepengurusan di bawahnya.
  • Penggarapan basis pelajar dan santri (sekolah dan pondok pesantren) belum sepenuhnya dapat memenuhi amanat deklarasi Makassar.
  • Di beberapa tempat, perangkat (sarana-prasarana) pendukung berjalannya roda organisasi masih minim.
  • Di banyak tempat dan tingkatan kepengurusan, NU belum melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap IPNU sebagai salah satu badan otonomnya.
  • Lemahnya koordinasi organisasi badan otonom NU yang lebih khusus.
  • Tidak adanya supporting system yang tepat dalam mencapai visi dan misi seperti pelatihan-pelatihan non-pengkaderan.
  1. Kaderisasi
  • Sistem kaderisasi yang ada belum sepenuhnya dijalankan oleh IPNU.
  • Lemahnya perencanaan, implementasi dan evalusasi program pengkaderan terutama di sekolah-sekolah dan pesantren.
  • Belum ada standard isi (content) materi pengkaderan, maupun standard pemateri pengkaderan.
  • Koordinasi program pengkaderan belum dilakukan secara optimal.
  • Minimnya kegiatan pengkaderan, berakibat pada minimnya jumlah kader. Selanjutnya regenerasi kepengurusan terganggu/tidak stabil/tidak normal.
  • Lemahnya sistem pengkaderan dalam mewujudkan kader-kader yang militan dan mempunyai kemampuan intelektual.
  • Belum adanya pendampingan kader yang optimal terutama di sekolah dan pesantren.
  1. Pembiayaan Organisasi
  • Belum tergarapnya sistem iuran anggota dan alumni sebagai salah satu penyokong berjalannya roda organisasi.
  • Belum optimalnya sumber pembiayaan organisasi, sehingga seringkali mengalami kesulitan membiayai aktivitas organisasi.
  • Belum adanya sistem pengelolaan keuangan organisasi yang baik, sehingga seringkali mengalami inefesiensi dalam pembiayaan aktivitas organisasi.
  1. Orientasi dan Pelaksanaan Program
  • Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Kebijakan, program dan kegiatan lebih banyak dilakukan secara temporer, tidak terencana, sehingga tidak terjadi kesinambungan.
  • Kebijakan, program dan kegiatan belum banyak berorientasi pada visi kepelajaran sebagaimana amanat Deklarasi Makassar.
  • Dibeberapa tempat, terjadi  kevakuman aktivitas. Yang ada hanya rutinitas mengikuti konferensi atau kongres.
  • Kebijakan, program dan kegiatan yang ada belum banyak menyentuh kebutuhan dan kepentingan anggota, khususnya para pelajar dan santri.
  • Belum terciptanya program kerja yang integrated.
  1. Partisipasi–Kemitraan
  • Kurang terjalinnya kemitraan antara IPNU dengan pihak-pihak luar yang mempunyai peran dan posisi strategis, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional. Kerjasama atau kemitraan yang ada selama ini hanya bersifat temporer, belum berupa aktivitas berkelanjutan.
  • Partisasipasi IPNU dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara belum optimal. Dalam beberapa hal, khususnya bidang pendidikan, respon terhadap persoalan pendidikan nasional amat kurang.
  1. Analisis External

Sedangkan kondisi eksternal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberap aspek, yaitu;

  1. Politik
  • Adanya sistem multi-partai yang memberi kesempatan untuk partisipasi politik secara luas.
  • Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang penekanannya pada kabupaten/Kota.
  • Reformasi bidang politik dan transisi demokrasi sedang berjalan.
  1. Hukum
  • Kurang adanya supremasi hukum. Penegakan dan kepastian hukum di Indonesia masih rendah. Bahkan aparat penegak hukum banyak terlibat kasus/praktik-praktik KKN.
  • Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga masih kurang.
  1. Ekonomi
  • Terjadi eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang hampir-hampir tak terkendali, tidak mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan.
  • Belum pulihnya Indonesia dari krisis ekonomi.
  • Adanya ketergantungan ekonomi Indonesia pada pihak asing (donor).
  • Globalisasi ekonomi terjadi, salah satunya mengemuka dalam bentuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa.
  • Belum terciptanya pemerataan ekonomi dalam masyarakat Indonesia.
  1. Sosial-Budaya
  • Adanya kecenderungan materialisme dan pola hidup konsumerisme pada masyarakat.
  • Kurangnya kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.
  • Adanya krisis moral dan keteladanan dari para elit politik/para pemimpin nasional.
  • Praktik-praktik KKN yang makin marak di hampir semua lini. Agenda pemberantasan KKN belum menampakkan hasil berarti.
  • Derasnya pengaruh budaya dan gaya hidup “luar” seiring dengan kemajuan teknologi  komunikasi dan informasi.
  1. Dakwah
  • Rendahnya kesalehan sosial masyarakat. Secara perorangan masyarakat beragama ketat menjalankan peribadatan, dan sebagai komunitas melakukan upacara keagamaan. Namun kecenderungan itu tidak berimplikasi pada kesalehan masyarakat.
  • Maraknya penggunaan simbol-simbol keagamaan.
  • Semakin permisifnya masyarakat terhadap pelonggaran nilai-nilai moral dan etika.
  1. Pendidikan
  • Masih rendahnya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.
  • Kurangnya komitmen bersama dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
  • Makin tidak terjangkaunya pendidikan yang bermutu oleh masyarakat kelas bawah.
  • Sarana-prasarana pendidikan (terutama pendidikan dasar-menengah) di banyak tempat masih jauh dari memadai.
  • Alokasi anggaran negara untuk pendidikan (baik ditingkat pusat maupun daerah) masih sangat kecil.
  • Kebijakan tentang pendidikan masih belum terpadu, birokratis dan kurang menyentuh persoalan kualitas pendidikan.
  • Maraknya kenakalan dan kejahatan di kalangan pelajar.
  1. Kompetitor
  • Maraknya kehadiran kelompok-kelompok remaja (gank, klub, dll) sesuai minat-minat mereka. Hal ini seiring dengan pudarnya organisasi extrapelajar.
  • Maraknya kehadiran kelompok remaja-remaja masjid di berbagai sekolah.
  • Eksistensi OSIS dan PRAMUKA di sekolah belum memberikan ruang kreativitas yang luas bagi pelajar.
  • Dalam beberapa hal seperti kaderisasi dan penggarapan sekolah,  PII dan IRM telah melakukan dengan lebih baik dibandingkan IPNU.
  1. 2. Analisis SWOT
  1. Kekuatan
  • Karena merupakan badan otonom NU, maka jangkauan untuk pengembangan organisasi IPNU di beberapa tempat lebih jauh dan meluas mengikuti NU.
  • Banyaknya pondok-pesantren sebagai ciri khas pendidikan di kalangan warga NU merupakan basis potensial IPNU.
  • Banyaknya sekolah-sekolah milik NU maupun milik warga NU juga merupakan basis potensial IPNU.
  • Berkembangnya pemikiran kritis dan moderat yang berpijak pada khasanah keilmuan dan budaya Aswaja di kalangan remaja dan pesantren.
  • IPNU yang berpedoman pada ajaran NU yang cenderung memiliki kesamaan dengan tidak membunuh tradisi dan budaya masyarakat memungkinkan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
  • IPNU memiliki bekal dan tradisi keagamaan yang kuat, dapat menjadi tawaran bagi para remaja dan pelajar yang membutuhkan siraman rohani dan aktivitas bernuansa keagamaan.
  • Adanya jaringan organisasi yang kuat mulai dari tingkat terbawah sampai nasional dan internasional.
  • Posisi IPNU sebagai ujung tombak pengkaderan di NU.
  1. Kelemahan
  • Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan tidak terencana, masih bersifat temporer dan tidak berkesinambungan.
  • Lemahnya profesionalisme dan manajemen organisasi.
  • Lemahnya sistem dan supporting system organisasi, sehingga organisasi hanya bertumpu  pada peran perseorangan atau kelompok.
  • Rendahnya sikap konsistensi dari pengurus dalam menjalankan fungsinya.
  • Kurang tepatnya rekruitmen personal pengurus.
  • IPNU belum mempunyai rumusan visi sosial yang operasional, yang dipahami dan disepakati oleh setiap pemimpin NU di semua level untuk diperjuangkan.
  • Adanya nuansa politik yang kuat, sedikit-banyak mengaburkan jatidiri IPNU.
  • Kekurangan sumber pembiayaan untuk aktivitas organisasi.
  1. Peluang
  • Kecenderungan pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang pendidikan, merupakan peluang bagi IPNU dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat penunjang pendidikan sekolah bagi para pelajar.
  • Adanya kesadaran dan kebutuhan akan nuansa religius bagi aktivis remaja dan pelajar di tengah derasnya modernisasi.
  • Makin banyaknya pelajar-pelajar NU yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum dan bergengsi akan memberikan peluang bagi IPNU untuk menggarap para pelajar di sekolah-sekolah tersebut.
  • Banyaknya alumni IPNU yang menempati tempat-tempat strategis baik di level pemerintahan maupun non pemerintahan.
  1. Ancaman
  • Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, yang mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ahlussunah wal jama’ah.
  • Modernisasi dan globalisasi juga potensial untuk melunturkan atau melemahkan nilai-nilai idealisme dan semangat generasi muda. Budaya ’instant’, hedonisme, pengaruh negatif teknologi informasi, materialisme merupakan contoh ancaman bagi masa depan generasi muda sekarang.
  • Berkembangnya orientasi politik yang terlalu kuat dalam berorganisasi, yang berimbas pada terjadinya kalkulasi-kalkulasi politik, bukan orientasi program yang sesuai dengan jatidiri IPNU.
  • Adanya organisasi yang memiliki segmen garapan yang sama dengan IPNU sehingga menyebabkan generasi muda IPNU tertarik pada organisasi eksternal NU.

3.   Analisis Jaringan (stakeholders)

Keberadaan dan aktivitas IPNU bersentuhan dan berhubungan dengan berbagai pihak yang terkait (stakeholders). Di antara stakeholders penting IPNU adalah:

  1. 1. NU dan Perangkat Organisasi NU Lainnya.

NU merupakan stakeholder penting IPNU. Hal ini karena IPNU merupakan salah satu badan otonom (banom) NU yang diberi mandat garapan para pelajar (siswa dan santri) laki-laki. IPNU sebagai salah satu perangkat organisasi NU, mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu terwujudnya tujuan NU sesuai dengan bidang garap IPNU. Oleh karenanya IPNU harus berpedoman pada jati diri NU.

IPNU dengan perangkat-perangkat organisasi NU lainnya (Banom, Lembaga dan Lajnah) memiliki keterkaitan yang erat. Badan otonom NU yang memiliki keterkaitan sangat dekat dengan IPNU adalah IPPNU dan GP. Ansor. Sedangkan Lembaga yang memiliki keterkaitan sangat dekat adalah Lembaga Pendidikan Ma’arif dan Rabitah Ma’ahid Islamiyah (RMI). Karena terkait, maka segenap langkah-gerak IPNU seyogyanya harus sinergi dan terpadu dengan perangkat-perangkat organisasi NU tersebut.

  1. 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks kehadiran dan kiprah organisasi. Apakah kehadiran dan kiprah IPNU cukup relevan dan bermanfaat? Jawabannya salah satunya ada pada masyarakat. Masyarakat yang menilai apakah keberadaan IPNU membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak. Apakah IPNU cukup memberikan kontribusi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai bidang garapannya? Kehadiran dan kiprah IPNU harus senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai bidang garap IPNU. Artinya, kehadiran, kiprah dan khidmat IPNU bukan hanya untuk warga NU semata, tetapi untuk masyarakat secara luas, untuk bangsa dan negara.

  1. 3. Sekolah

Sekolah merupakan institusi penting bagi eksistensi dan perkembangan masyarakat. Hal ini karena sekolah merupakan tempat mendidik, sosialisasi nilai, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ada keterbatasan sekolah dalam mengemban tugas pendidikan. Oleh karenanya, IPNU sebagai organisasi yang garapannya para pelajar merupakan pelengkap dan penunjang sekolah dalam mengemban tugas pendidikan, misalnya dalam masalah pendidikan leadership (kepemimpinan), komunikasi dll. IPNU dapat ditempatkan sebagai “second school”.

  1. 4. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren memiliki posisi sentral di NU. Bahkan sesungguhnya visi, misi dan jati diri NU terletak dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Secara historis sistem pendidikan merupakan satu-satunya model pendidikan Islam yang memelihara, meneguhkan, dan mengembangkan ajaran Islam ahlussunah wal jama’ah di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan pesantren dirancang dan dikelola oleh masyarakat sehingga pesantren memiliki kemandirian yang luar biasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri, mengembangkan ilmu (agama) maupun dalam mencetak ulama. Oleh karena pentingnya peranan pesantren bagi NU, maka IPNU sebagai salah satu badan otonom NU harus serius menggarap para santri. Karena para santri merupakan kader-kader potensial NU masa depan.

  1. 5. Pemerintah

Di samping sebagai salah satu badan otonom NU, posisi IPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang sadar akan tanggungjawab dalam memberikan sumbangsih bagi tercapainya tujuan nasional. Dalam kerangka pencapaian tujuan nasional, perlu upaya sinergi-terpadu antara masyarakat dan pemerintah, sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. IPNU yang memiliki fokus garapan para pelajar dan santri, yang merupakan bagian dari generasi muda Indonesia. Dalam kaitan ini, perlu jalinan kerjasama/partnership yang sinergis antara IPNU dan pemerintah. Artinya dalam beberapa persoalan, IPNU juga harus tetap kritis menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan relevansi persoalan dengan IPNU khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

V. POKOK-POKOK PROGRAM PENGEMBANGAN IPNU

  1. A. Isu Strategis
    1. Penguatan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya kader pelajar NU dengan senantiasa tetap berpedoman pada nilai-nilai dan jati diri NU.
    2. Peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar NU melalui jalur formal, non formal dan peningkatan ketrampilan untuk menjawab tantangan kompetisi global.
    3. Pemantapan penataan organisasi dengan menciptakan kondisi dan sistem organisasi yang sehat dan dinamis.
    4. Peningkatan profesionalisme dan sikap mental pengurus untuk mengelola organisasi.
    5. Membangun kemitraan strategis dengan jaringan organisasi pelajar serta lembaga-lembaga strategis pemerintah maupun non-pemerintah, nasional maupun asing.
    6. Pengembangan wacana keilmuan, pemikiran kritis dan pengenalan teknologi di kalangan pelajar.
    7. Mewujudkan supporting system untuk mencapai visi IPNU, khususnya dalam pemberdayaan segmen garapan IPNU dan pada umumnya bangsa Indonesia.
    8. Pengembangan pola penggalian dana dan pengelolaannya.
  1. B. Program-Program Dasar Pengembangan IPNU
    1. Program orientasi pengembangan sistem pengkaderan IPNU.
    2. Program optimalisasi pola kaderisasi yang terpadu, terarah dan terukur dengan pendekatan kualitas potensi kader.
    3. Program pembangunan dan pengembangan sistem serta supporting system organisasi yang solid.
    4. Program penataan dan pengembangan organisasi di daerah-daerah, khususnya di luar jawa.
    5. Program pengembangan organisasi di sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren.
    6. Program peningkatan profesionalisme dan orientasi perbaikan sikap-mental pengurus di semua level dan tingkatan.
    7. Program peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar.
    8. Program pendataan potensi organisasi.
    9. Program kegiatan riil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
    10. Program kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga strategis pemerintah maupun swasta, nasional maupun asing, serta dengan organisasi pelajar lainnya.
    11. Program peningkatan kapasitas keilmuan dan penguasaan teknologi bagi para pelajar (siswa dan santri).

VI. PENUTUP

Sesuai dengan mandat organisasi, dan mengacu pada visi dan misi IPNU serta sesuai dengan hasil analisis strategis dapat diketahui isu-isu strategis sekarang dan masa depan. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, diperlukan rumusan program-program dasar pengembangan. Rumusan-rumusan program dasar pengembangan ini merupakan rumusan-rumusan dasar (program-program dasar atau pokok-pokok program). Sebagai program dasar, maka perlu penjabaran, baik pada level aksi, strategis pelaksanaan, tahapan-tahapan pengembangan, dan waktu pelaksanaannya. Penjabaran program dasar ini harus dilakukan oleh Pimpinan Pusat IPNU.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 11 Juli 2006

Entry filed under: Kelembagaan. Tags: .

POTENSI HIV/AIDS KABUPATEN BATANG PRINSIP PERJUANGAN IPNU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Arsip


%d blogger menyukai ini: