ETIKA MEMILIH PEMIMPIN

Februari 2, 2010 at 12:04 pm Tinggalkan komentar

ETIKA MEMILIH PEMIMPIN

Oleh: Muhamad Imron

Salah satu persoalan kebangsaan yang selalu menarik untuk diperbincangkan adalah ’demokrasi’, ’dari, oleh, dan untuk rakyat’. Secara historis, demokrasi di Indonesia telah berkali-kali mengalami metamorfosis, mulai dari demokrasi parlemen hingga saat ini. Ironisnya, implementasi demokrasi pada kesadaran politik kenegaraan masih saja menuju pada keadaaan utopis, belum final dan masih menyisakan banyak persoalan, terutama sinergitas antara teori dan realitas di lapangan.
Dalam perspektif Indonesia, keberadaan partai politik merupakan representasi bagi pelaksanaan demokrasi. Sistem politik Indonesia (multy party system) telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Melihat begitu pentingnya, maka dibentuklah sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Sehingga memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Sehingga tercipta pemimpin yang by design, bukan pemimpin karbitan (by accident).
Secara teoritis, demokrasi dapat berjalan baik apabila sikap amanat, rasa tanggung jawab, toleransi, dan semangat membangun bersama ada diantara kita. Namun demikian, realitasnya terkadang berbalik. Demokrasi justru menjadi senjata pamungkas bagi para elit untuk melanggengkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, salah satunya adalah dengan jalan mendirikan partai politik secara berjamaah tanpa mempertimbangkan kualitas SDM yang ada. Hal ini dapat kita saksikan pada saat ini.
Sejenak kita amati, hampir setiap pesta demokrasi hendak digelar, banyak bermunculan politisi karbitan dan kacangan mencalonkan diri sebagai ’calon legislatif’ (Caleg). Dengan bermodalkan percaya diri dan kantong tebal, mereka menjadi lebih yakin mampu menjadi ’wajkil rakyatnya’.
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu kali ini relatif lebih tenang dan kurang diminati masyarakat. Penulis melihat, kenyataan sistem multi partai yang terlalu kebablasan justru menjadikan masyarakat semakin kebingungan. Ada beberapa persoalan mendasar berkaitan dengan minimnya partipasi masyarakat dalam politik. Pertama, para elit (wakil rakyat) belum mampu menjadi pemegang amanat yang baik bagi rakyatnya. Pada saat mau menjadi Caleg saja mereka akrab dengan rakyat kecil, tetapi setelah duduk di kursi dewan seketika itu pula mereka lupa. Kedua, frekuensi suksesi kepemimpinan yang terlalu sering, baik dari tingkat lokal (Pilkades, Pilbup, Pilgub) hingga nasional (Pilpres). Hal ini ditambah dengan model dan mekanisme pemilihan yang super ribet dan bikin kepala pusing. Ketiga, kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum terakomodasi dengan baik, ditambah dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Akibatnya adalah terjadinya krisis kepercayaan.
Cost politik saat ini cukup mahal. Fenomena di lapangan memperlihatkan kecenderungan masyarakat saat ini lebih tertarik dengan ’cash money’ daripada janji-janji yang tak pernah pasti. Keadaan politik inilah nampaknya cukup menjadi ganjalan bagi para calon wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa dalam memperoleh dukungan rakyatnya. Jalan satu-satunya adalah mereka harus berani fight secara mati-matian, merogoh kocek lebih banyak dan membangun citra diri (self caracter building) dihadapan para konstituennya.
Perlu menjadi catatan bersama, ketika biaya politik yang dikeluarkan semakin besar, maka semakin besar pula potensi mecari ’kembalian’ dan ’keuntungan’. Naif, jika mereka berani ’besar pasak dari pada tiang’, apalagi dalam politik praktis. Maka jangan kaget, ketika pasca Pemilu mendatang, tradisi KKN justru semakin menjadi-jadi di negeri ini.

Revolusi Kepemimpinan
Genderang perang telah berkumandang ke seluruh penjuru nusantara. Perang simbol dan atibut partai terpampang diberbagai media, mulai dari televisi, internet, surat kabar, baliho, bahkan zona laraganpun mereka halau tanpa mengenal ampun. Bahkan caci maki, saling olok dan saling jagal menjadi warna tersendiri dalam event lima tahuan ini.
Namun disayangkan, saat ini masyarakat nampaknya telah hafal –bahkan muak- dengan perilaku para politisi kita. Pembangunan karakter dan janji-janji manis yang ditampilkan seringkali dibalas dengan respon yang negatif dan sikap cuek bebek. Saat ini bukan janji yang rakyat perlukan, tetapi bukti riil di lapangan. Oleh karena itu, dalam pesta demokrasi dan suksesi kepemimpinan nasional mendatang, dibutuhkan seorang figur yang benar-benar siap membangun negeri ini.
Pertanyaan yang acapkali mengemuka dalam kaitannya dengan suksesi kepemimpinan adalah siapa yang layak dan mampu membawa iklim yang lebih baik, lebih demokratis dan berpihak pada rakyat.
Dalam beberapa teori kepemimpinan, Siagaan (1982) mengemukakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menumbuhkan, memelihara, mengembangkan usaha dan iklim yang kooperatif dalam kehidupan organisasional yang tercermin kecekatannya dalam mengambil keputusan. Hal ini juga harus didukung oleh beberap syarat.
Meminjam teori politik modern Dicter Klingeman (1999) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, antara lain adalah kemampuan intelektual (intelectual capacity), kewibawaan atau kharismatik, reputasi dan integritas diri (integrated personality). Dalam bahasa Ronggowarsito pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan (ing ngarso sung tuladha), pegayom (ing madya mangun karso), dan menjadi penyemangat bagi bawahannya (tut wuri handayani).
Dalam perspektif Islam, kriteria pemimpin ideal terdapat dalam QS. As-Sajdah : 24 dan Al-Anbiya : 73 antara lain adalah : Pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah (amar ma’rûf nahî munkar), bersikap sabar, meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, memiliki semangat reformasi (Ishlaâh) dan selalu berupaya untuk berbuat baik (fi’la al-khayrât), punya visi dan misi dalam membungan rakyat, memiliki kesadaran vertikal-transendental dengan selalu bertaqarrub kepada Allah.
Al-Mawardi memberikan tujuh syarat, yaitu : adil (al-’adalah), intelektual (ijtihad), sehat jasmani dan rohani, kreatif dan inovatif dan memiliki keberanian dan keteguhan untuk memelihara bangsa dan negara. Dalam diri Rasulullah, ada empat sifat juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu Sidiq (dapat dipercaya), Amanat (mampu mengemban amanat umat), Tabligh (komunikatif dalam segala hal) dan Fathonah (cerdas atau intelektual).
Meskipun kepemimpinan ala Rasulullah musathil dijumpai pada saat sekarang, setidaknya prinsip-prinsip dasar di atas mampu menjadi pijakan kita dalam menentukan hak pilih kita pada pemilu 9 April 2009 mendatang.
Karena itulah, setidaknya kita harus melihat calon pemimpin kita dalam tiga aspek. Pertama, moralitas artinya pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya, keteladanan ini menyangkut kejujuran, integritas, konsistensi, tanggung jawab, amanah dan nilai-nilai moral lainnya. Kedua, intelektualitas, artinya pemimpin harus mampu menjadi tempat mencari khikmah, nasehat, saran dan pemecah segala persoalan. Ketiga, kepiawaian politik, artinya pemimpin dengan segala potensinya yang ada harus mampu menjadi salah satu pusat kekuatan dalam masyarakat yang diperhitungkan (bargainning power), baik dalam skala lokal, nasional dan internasional.
Mengapa ketiga aspek tersebut menjadi penting, karena bergelut dalam dunia politik yang erat kaitannya dengan kemaslahatan umat, bukan persoalan yang mudah. Tanpa dilandasi dengan ketika bekal di atas, yakin para wakil rakyat akan bermain seenaknya tanpa mengindahkan sisi moralitas dan etika dalam politik, gagap melihat persoalan bangsa tanpa bekal pengetahuan dan kecerdasan politik yang tinggi, dan akan menjadi boneka yang bisa dimainkan oleh kepentingan-kepentingan politik tanpa mengetahui essensi politik itu sendiri. Karenanya itulah, dimensi moral, intelektual dan politik menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin bangsa mendatang, termasuk -yang katanya- para ’calon wakil rakyat’.
Meskipun tipologi kepemimpinan di atas naif untuk ditemukan, setidaknya dapat dijadikan representasi bersama untuk menentukan calon pemimpin yang layak diusung dalam pesta demokrasi 9 April 2009 mendatang. Dalam hal ini, masyarakat harus jeli dalam menentukan pilihannya, jangan sampai terjebak dan terlena oleh janji-janji manis dan citra dirinya. Politik jangan hanya diorientasikan untuk kepentingan individu dan kelompoknya saja, tetapi harus diarahkan pada maslahat al- amah.
Kepemimpinan seseorang akan sangat menentukan arah masa depan bangsa. Mudah-mudahan cita-cita membentuk Indonesia sebagai negara demokrasi ala Indonesia yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan the founding fathers kita dapat terlaksana dengan baik. Semoga bermanfaat.

Muhamad Imron

Penulis adalah Ketua PC. IPNU Batang

Entry filed under: Politik. Tags: .

Mengamati Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Batang Pembangunan Partisipatif Warga Batang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Arsip


%d blogger menyukai ini: