SELAMAT MENGUNJUNGI PC IPNU-IPPNU KABUPATEN BATANG

PIMPINAN CABANG

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN BATANG

KETUA IPNU                                              KETUA IPPNU

MUHAMAD IMRON                                    LULUK HIDAYATI

Iklan

Februari 11, 2010 at 5:20 am Tinggalkan komentar

PRINSIP PERJUANGAN IPNU

KEPUTUSAN KONGRES XV

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor: 04/Kongres XV/IPNU/2006

Tentang

PRINSIP PERJUANGAN

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Kongres XV Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 09-12 Juli 2006 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, setelah:
Menimbang          : 1 Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2 Bahwa sebagai organisasi keagamaan dan kepelajaran, IPNU harus menampakkan prinsip perjuangannya yang berbasis pada kepelajaran dan keilmuan;
3 Bahwa sebagai badan otonom NU, IPNU harus menempatkan diri sebagai organisasi kader di bawah NU yang memiliki segmen garapan pelajar dan santri, untuk menyiapkan generasi NU yang berkualitas dan memilki komitmen ideologis yang kuat..
Mengingat           : 1 Peraturan Dasar (PD) IPNU
2 Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
Memperhatikan    : Pembahasan dan masukan-masukan dari peserta sidang pleno laporan sidang Komisi Citra Diri.
Mempelajari        : Sambutan Ketua Umum PBNU dan Amanat Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Pembukaan Kongres XV IPNU, para nara sumber kongres serta pendapat para peserta kongres.
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,
MEMUTUSKAN

Menetapkan         : 1 Mengesahkan hasil sidang pleno pembahasan hasil sidang komisi tentang Prinsip Perjuangan IPNU sebagaimana terlampir;
2 Prinsip Perjuangan IPNU ini menjadi pijakan ideologis bagi gerakan organisasi dan sebagai landasan bagi kader IPNU dalam berpikir, bersikap dan berorganisasi.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 11 Juli 2006

KONGRES XV

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang

Ttd                                             ttd                                           ttd

SUMARWOTO UMAR                               EDI SUHAERUL                         SAHRUL

PRINSIP PERJUANGAN IPNU (P2 IPNU)

I. MUKADIMAH

Manusia adalah hamba Allah (abdullah) dan sekaligus pemimpin (khalifatullah filardh). Sebagai hamba, kewajibanya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah SWT, menjalankan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.  Sebagai khalifah, tugasnya adalah meneruskan risalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Keduanya terkait, tidak terpisah, dan  saling menunjang. Mencapai salah satunya, dengan mengabaikan yang lain, adalah kemustahilan. Keduanya juga terikat oleh konteks kesejarahan yang senantiasa bergeser. Inilah amanah suci setiap insan.

Dalam Al Qur’an ditegaskan, makna manusia sebagai khalifah memiliki dimensi sosial (horizontal), yakni mengenal alam (QS 2:31), memikirkannya (QS 2: 164) dan memanfaatkan alam dan isinya demi kebaikan dan ketinggian derajat manusia sendiri (QS 11:61). Sedangkan fungsi manusia sebagai hamba Allah memiliki dimensi ilahiah (vertical), yaitu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan ucapan di hadapan Allah SWT.

Risalah ini sudah dimulai sejak dahulu kala, sejak nabi Muhammad saw memperkenalkan perjuangan suci yang mengubah peradaban gelap menuju peradaban yang tercerahkan. Tugas suci yang mulia ini telah dilaksanakan para pejuang dan para leluhur  kita, yang menjawab tantangan zamannya, sesuai dengan dinamika zamannya. Sekarang, setelah sekian lama abad risalah tersebut berjalan, manusia dihadapkan oleh tantangan baru. Zaman telah bergeser. Seiring dengan itu juga terjadi pergeseran tantangan zaman. Tugas untuk menjawab tantangan ini jelas bukan tanggung jawab generasi terdahulu, melainkan tugas generasi sekarang.

Tantangan tersebut berada dalam  tingkatan internasional, nasional, dan lokal.  Tantangan tersebut mencakup ranah keagamaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Perkembangan sosial yang pesat dalam berbagai dataran tersebut tidak  identik dengan naiknya derajat peradaban manusia. Sebaliknya, berbagai ketidakadilan sosial menyelimuti kehidupan kita. Karenanya, perjuangan keislaman dalam konteks kebangsaan Indonesia senantiasa bergulir setiap waktu, tidak pernah usai. Saat ini, tantangan itu begitu nyata, berkesinambungan dan meluas. Sebagai generasi terpelajar yang mewarisi ruh perjuangan panjang di negeri ini, IPNU terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi tanah air tercinta. Bagi IPNU, hal ini adalah tugas suci dan kehormatan yang diamanahkan oleh Allah SWT.

Cita-cita perjuangan dan tantangan sosial tersebut mendorong IPNU untuk merumuskan konsepsi ideologis (pandangan hidup yang diyakininya) berupa Prinsip Perjuangan IPNU sebagai  landasan berfikir, analisis, bertindak, berperilaku, dan berorganisasi. Prinsip Perjuangan IPNU adalah perwujudan dari tugas profetik (kenabian) dalam konteks IPNU.

II. LANDASAN HISTORIS

  1. Kondisi IPNU Fase Pendirian dan Dinamika Perubahan

IPNU yang lahir pada tanggal 24 Februari 1954 M, bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1373 H, hingga menjelang kongres XI tahun 1988 mempunyai kepanjangan “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama”. Sesuai dengan namanya, maka dalam rentang waktu tersebut, pembinaan IPNU tertuju hanya pada pelajar-pelajar NU yang masih muda dan duduk di bangku sekolah. Basis IPNU berada di lingkungan sekolah milik NU.

Perubahan zaman, situasi, dan kondisi, telah mempengaruhi perkembangan organisasi.  Hal ini menuntut para pengurus IPNU untuk tanggap dan kritis terhadap perkembangan tersebut. Dari sinilah Kongress X IPNU akhirnya berhasil menetapkan Deklarasi Jombang tentang perubahan nama, sehingga menjadi “Ikatan  Putra Nahdlatul Ulama”. Dengan perubahan nama tersebut, maka perubahan dalam berbagai sektor pun tidak dapat dielakkan. Pembinaan IPNU tidak lagi hanya terbatas pada warga NU yang berstatus pelajar, melainkan mencakup semua putra NU.

  1. Kondisi  IPNU Sebelum Khittah

IPNU merupakan ujung tombak kaderisasi Nahdlatul Ulama. Namun kenyataan tak selalu sesuai harapan. Keperkasaan IPNU sebagai kader pelajar NU dari berbagai disiplin ilmu pada akhirnya tidak dapat dipertahankan, sehingga berbagai  program yang telah digariskan oleh garis perjuangan dan strategi organisasi gagal diterapkan secara tuntas. Hal ini terjadi karena berbagai persoalan mendasar, sehingga kader-kader  NU yang sangat besar jumlahnya harus gugur perlahan tanpa sempat berkembang dan mewujudkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu akar dari kondisi tersebut, selain kondisi dari dalam tubuh IPNU yang belum memiliki sistem yang kuat, terkait erat dengan organisasi induknya NU, yang pada saat itu terbawa arus politik. Arus politik yang begitu besar menyebabkan perhatian dan penguatan terhadap umat menjadi melemah dan terbengkalai. Situasi inilah yang membuat iklim tidak sehat bagi organisasi, sehingga banyak yang jera terhadapnya. Pada sisi lain, tekanan politik terhadap NU memaksa kader IPNU harus memakai baju dan simbol lain dalam pergaulannya di masyarakat.

  1. Kondisi  IPNU Setelah Khittah

Perkembangan IPNU pasca-Khittah NU 1926 dan Kongres Jombang sangat menggembirakan. Khittah NU telah menciptakan iklim yang mendukung bagi pengembangan organisasi dan pemberdayaan  masyarakat. Hal ini ditandai dengan semaraknya kegiatan NU dan badan-badan otonomnya, termasuk IPNU. Usaha memperteguh organisasi, pengetahuan, dan pandangan hidup, dilakukan terus menerus untuk meningkatkan mutu organisasi. Sebagai badan otonom NU, IPNU aktif melakukan kegiatan-kegiatan  antara lain penataan kembali perangkat-perangkat yang menunjang organisasi, kaderisasi, dan pengembangan rintisan kerja sama dengan berbagai pihak. Namun demikian, disadari hal-hal tersebut belum tercapai dengan sempurna.

  1. Kondisi IPNU era Reformasi

Di era reformasi, IPNU dituntut melangkah lebih cepat di tengah arus perubahan yang tidak menentu, di tengah iklim pragmatisme sesaat dalam berpolitik, dan kebebasan yang tak terkendali. Pada era ini muncul kesadaran bersama untuk mengembalikan IPNU pada garis kelahirannya, yaitu kembali ke basis pelajar yang telah ditinggalkan. Kesadaran ini  diperkuat dengan munculnya Deklarasi Makassar pada kongres IPNU XIII di Makassar.

Pilihan ini mendorong IPNU untuk kembali pada tujuannya semula. Sebab disadari bahwa ternyata selama ini IPNU belum banyak memberikan kontribusi bagi kader, masyarakat, dan negara. Disadari pula bahwa pelajar (siswa dan santri), sebagai kader yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan, selama ini belum mendapat perhatian dan pendampingan pendampingan yang optimal. Kembali ke basis (sekolah dan pesantren) menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda.

Landasan kesejarahan di atas menjadi titik pijak yang sangat penting bagi IPNU untuk melakukan kerja-kerja kulturalnya. Semakin banyak tantangan yang dihadapi mestilah semakin matang bangunan paradigma organisasinya. Berdasarkan lanskap historis di atas dan kebutuhan penguatan ideologi dan paradigma gerakan IPNU, maka dirasa mendesak adanya suatu rumusan Prinsip Perjuangan IPNU yang menjadi pijakan paradigmatik IPNU.

II. LANDASAN BERFIKIR

Sebagaimana ditetapkan dalam khittah 1926, Aswaja (Ahlussunnah wal jamaah) adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak bagi warga Nahdliyin. Sikap dasar itu yang menjadi watak IPNU, dengan watak keislamannya yang mendalam dan dengan citra keindonesiaannya yang matang.

  1. a. Cara Berfikir.

Cara berfikir menurut IPNU sebagai manifestasi ahlussunah wal jama’ah adalah cara berfikir teratur dan runtut dengan memadukan antara dalil naqli (yang berdasar al-Qur’an dan Hadits) dengan dalil aqli (yang berbasis pada akal budi) dan dalil waqi’i (yang berbasis pengalaman). Karena itu, di sini IPNU menolak cara berpikir yang berlandaskan pada akal budi semata, sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir bebas (liberal tingkers) dan kebenaran mutlak ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir materialistis (paham kebendaan). Demikian juga IPNU menolak pemahaman zahir (lahir) dan kelompok tekstual (literal), karena tidak memungkinkan memahami agama dan kenyataan sosial secara mendalam.

  1. b. Cara Bersikap

IPNU memandang dunia sebagai kenyataan yang beragam. Karena itu keberagaman diterima sebagai kenyataan. Namun juga bersikap aktif yakni menjaga dan mempertahankan kemajemukan tersebut agar harmonis (selaras), saling mengenal (lita’arofu) dan memperkaya secara budaya. Sikap moderat (selalu mengambil jalan tengah) dan menghargai perbedaan menjadi semangat utama dalam mengelola kemajemukan tersebut. Dengan demikian IPNU juga menolak semua sikap yang mengganggu keanekaragaman atau keberagaman budaya tersebut. Pluralitas, dalam pandangan IPNU harus diterima sebagai kenyataan sejarah.

  1. c. Cara Bertindak

Dalam bertindak, Aswaja mengakui adanya kehendak Allah (taqdir) tetapi Aswaja juga mengakui bahwa Allah telah mengkaruniai manusia pikiran dan kehendak. Karena itu dalam bertindak, IPNU tidak bersikap menerima begitu saja dan menyerah kepada nasib dalam menghadapi kehendak Allah, tetapi berusaha untuk mencapai taqdir Allah dengan istilah kasab (usaha). Namun demikian, tidak harus berarti bersifat antroposentris (mendewakan manusia), bahwa manusia bebas berkehendak. Tindakan manusia tidak perlu di batasi dengan ketat, karena akan dibatasi oleh alam, oleh sejarah. Sementara Allah tidak dibatasi oleh faktor-faktor itu. Dengan demikian IPNU tidak memilih menjadi sekuler, melainkan sebuah proses pergerakan iman yang mengejawantah dalam seluruh aspek kehidupan.

III. LANDASAN BERSIKAP

Semua kader IPNU dalam menjalankan kegiatan pribadi dan berorganisasi harus tetap memegang teguh nilai-nilai yang diusung dari norma dasar keagamaan Islam ala ahlussunnah wal jama’ah dan norma yang bersumber dari masyarakat. Landasan nilai ini diharapkan dapat membentuk watak diri seorang kader IPNU.

Nilai-nilai tersebut adalah:

  1. 1. Diniyyah/Keagamaan
    1. Tauhid (al-tauhid) merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT. sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak.
    2. Persaudaraan dan persatuan (al-ukhuwwah wa al-ittihad) dengan mengedepankan sikap mengasihi (welas asih) sesama makhluk.
    3. Keluhuran moral (al-akhlaq al-karimah) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran  (al-shidqu). Bentuk kebenaran dan kejujuran yang dipahami: (1) Al-shidqu il Allah.  Sebagai pribadi yang beriman selalu  melandasi diri dengan perilaku benar dan jujur, karena setiap tindakan  senantiasa dilihat Sang Khalik; (2) Al-shidqu ila ummah. Sebagai makhluk sosial dituntut memiliki kesalehan sosial, jujur dan benar kepada masyarakat dengan senantiasa melakukan pencerahan terhadap masyarakat; (3) Al-shidqu ila al-nafsi, jujur dan benar kepada  diri sendiri merupakan sikap perbaikan diri dengan semangat peningkatan kualitas diri; (4) Amar ma’ruf nahy munkar. Sikap untuk selalu menyerukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran.
  1. 2. Keilmuan, Prestasi, dan Kepeloporan
    1. Menunjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semangat peningkatan kualitas SDM IPNU dan menghargai para ahli dan sumber pengetahuan secara proporsional.
    2. Menunjunjung tinggi nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
    3. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.
  1. 3. Sosial Kemasyarakatan
    1. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
    2. Selalu siap mempelopori setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
  1. 4. Keikhlasan dan Loyalitas
    1. Menjunjung tinggi keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang.
    2. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan negara dengan melakukan ikhtiar perjuangan di bawah naungan IPNU.

IV. LANDASAN BERORGANISASI

1. Ukhuwwah

Sebuah gerakan mengandaikan sebuah kebersamaan, karena itu perlu diikat dengan ukhuwah (persaudaraan) atau solidaritas (perasaan setia kawan)  yang kuat (al urwah al-wutsqo) sebagai perekat gerakan. Adapun gerakan ukhuwah  IPNU meliputi:

a. Ukhuwwah Nahdliyyah

Sebagai gerakan yang berbasis NU ukhuwah nahdliyah harus menjadi prinsip utama sebelum melangkah ke ukhuwah yang lain. Ini bukan untuk memupuk sektarianisme, melainkan sebaliknya sebagai pengokoh ukhuwah yang lain, sebab hanya kaum nahdiyin yang mempunyai sistem pemahaman keagamaan yang mendalam dan bercorak sufistik  yang moderat dan selalu menghargai perbedaan serta gigih menjaga kemajemukan budaya, tradisi, kepercayaan dan agama yang ada.

Kader IPNU yang mengabaikan ukhuwah nahdiyah adalah sebuah penyimpangan. Sebab ukhuwah tanpa dasar aqidah yang kuat akan mudah pudar karena tanpa dasar dan sering dicurangi dan dibelokkan untuk kepentingan pribadi. Ukhuwah nahdliyah berperan sebagai landasan ukhuwah yang lain. Karena ukhuwah bukanlah tanggapan yang bersifat serta merta, melainkan sebuah keyakinan, penghayatan, dan pandangan yang utuh serta matang yang secara terus menerus perlu dikuatkan.

b. Ukhuwwah Islamiyyah

Ukhuwah Islamiyah mempunyai ruang lingkup lebih luas yang melintasi aliran dan madzhab dalam Islam. Oleh sebab itu ukhuwah ini harus dilandasi dengan kejujuran, cinta kasih, dan rasa saling percaya. Tanpa landasan tersebut ukhuwah islamiyah sering diselewengkan oleh kelompok tertentu untuk menguasai yang lain. Relasi semacam itu harus ditolak, sehingga harus dikembangkan ukhuwah islamiyah yang jujur dan amanah serta adil.

Ukhuwah Islamiyah dijalankan untuk kesejahteraan umat Islam serta tidak diarahkan untuk menggangu ketentraman agama atau pihak yang lain. Dengan ukhuwah Islamiyah yang adil itu umat  Islam Indonesia dan seluruh dunia bisa saling mengembangkan, menghormati, melindungi serta membela dari gangguan kelompok lain yang membahayakan keberadaan iman, budaya dan masyarakat Islam secara keseluruhan.

c. Ukhuwwah Wathaniyyah

Sebagai organisasi yang berwawasan kebangsaan, maka IPNU berkewajiban untuk mengembangkan dan menjaga ukhuwah wathoniyah (solidaritas nasional). Dalam kenyataannya bangsa ini tidak hanya terdiri dari berbagai warna kulit, agama dan budaya, tetapi juga mempunyai berbagai pandangan hidup.

IPNU, yang lahir dari akar budaya bangsa ini, tidak pernah mengalami ketegangan dengan konsep kebangsaan yang ada. Sebab keislaman IPNU adalah bentuk dari Islam Indonesia (Islam yang berkembang dan melebur dengan tradisi dan budaya Indonesia); bukan Islam di Indonesia (Islam yang baru datang dan tidak berakar dalam budaya Indonesia).

Karena itulah IPNU berkewajiban turut mengembangkan ukhuwah wathaniyah untuk menjaga kerukunan nasional. Karena dengan adanya ukhuwah wathaniyah ini keberadaan NU, umat Islam dan agama lain terjaga. Bila seluruh bagian bangsa ini kuat, maka akan disegani bangsa lain dan mampu menahan penjajahan –dalam bentuk apapun- dari bangsa lain. Dalam kerangka kepentingan itulah IPNU selalu gigih menegakkan nasionalisme sebagai upaya menjaga keutuhan dan menjunjung martabat bangsa Indonesia.

d. Ukhuwwah Basyariyyah

Walaupun NU memegang teguh prinsip ukhuwah nahdliyah, islamiyah dan wathaniyah, namun NU tidak berpandangan dan berukhuwah sempit. NU tetap menjunjung solidaritas kemanusiaan seluruh dunia, menolak pemerasan dan penjajahan (imperialisme dan neoimperialisme) satu bangsa atas bangsa lainnya karena hal itu mengingkari martabat kemanusiaan. Bagi IPNU, penciptaan tata  dunia yang adil tanpa penindasan dan peghisapan merupakan keniscayaan. Menggunakan isu kemanusiaan sebagai sarana penjajahan merupakan tindakan yang harus dicegah agar tidak meruntuhkan martabat kemanusiaan.

Ukhuwah basyariyah memandang manusia sebagai manusia, tidak tersekat oleh tembok agama, warna kulit atau pandangan hidup; semuanya ada dalam satu persaudaraan dunia. Persaudaran ini tidak bersifat pasif (diam di tempat), tetapi selalu giat membuat inisiatif (berikhtiar) dan menciptakan terobosan baru dengan berusaha menciptakan tata dunia baru yang lebih adil,beradab dan terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

2. Amanah

Dalam kehidupan yang serba bersifat duniawi (kebendaan), sikap amanah mendapat tantangan besar yang harus terus dipertahankan. Sikap amanah (saling percaya) ditumbuhkan dengan membangun kejujuran, baik pada diri sendiri maupun pihak lain. Sikap tidak jujur akan menodai prinsip amanah, karena itu pelakunya harus dikenai sangsi organisasi secara tegas. Amanah sebagai ruh gerakan harus terus dipertahankan, dibiasakan dan diwariskan secara turun temurun dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

3. Ibadah (Pengabdian)

Berjuang dalam NU untuk masyarakat dan bangsa haruslah berangkat dari semangat pengabdian, baik mengabdi pada IPNU, umat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Dengan demikian mengabdi di IPNU bukan untuk mencari penghasilan, pengaruh atau jabatan, melainkan merupakan ibadah yang mulia. Dengan semangat pengabdian itu setiap kader akan gigih dan ikhlas membangun dan memajukan IPNU. Tanpa semangat pengabdian, IPNU hanya dijadikan tempat mencari kehidupan, menjadi batu loncatan untuk memproleh kepentingan pribadi atau golongan.

Lemahnya organisasi dan ciutnya gerakan IPNU selama ini terjadi karena pudarnya jiwa pengabdian para pengurusnya. Pengalaman tersebut sudah semestinya dijadikan pijakan untuk membarui gerakan organisasi dengan memperkokoh jiwa pengabdian para pengurus dan kadernya. Semangat pengabdian itulah yang pada gilirannya akan  membuat gerakan dan kerja-kerja peradaban IPNU akan semakin dinamis dan nyata.

4. Asketik (Kesederhanaan)

Sikap amanah dan pengabdian muncul bila seseorang memiliki jiwa asketik (bersikap zuhud/sederhana). Karena pada dasarnya sikap materialistik (hubbu al-dunya) akan menggerogoti sikap amanah dan akan merapuhkan semangat pengabdian, karena dipenuhi pamrih duniawi. Maka, sikap zuhud adalah suatu keharusan bagi aktivis IPNU. Sikap ini bukan berarti anti duniawi atau anti kemajuan, akan tetapi menempuh hidup sederhana, tahu batas, tahu kepantasan sebagaimana diajarkan oleh para salafus sholihin. Dengan sikap asketik itu keutuhan dan kemurnian perjuangan IPNU akan terjaga, sehingga kekuatan moral yang dimiliki bisa digunakan untuk menata bangsa ini.

5. Non-Kolaborasi

Landasan berorganisasi non-kolaborasi harus ditegaskan kembali, mengingat dewasa ini banyak lembaga yang didukung oleh pemodal asing yang menawarkan berbagai jasa dan dana yang tujuannya bukan untuk memandirikan, melainkan untuk menciptakan ketergantungan dan pengaburan terhadap khittah serta prinsip-prinsip gerakan NU secara umum, melalui campur tangan dan pemaksaan ide dan agenda mereka. Karena itu untuk menjaga kemandirian, maka IPNU harus menolak untuk berkolaborasi (bekerja sama) dengan kekuatan pemodal asing baik secara akademik, politik, maupun ekonomi. Selanjutnya kader-kader IPNU berkewajiban membangun paradigma (kerangka) keilmuan sendiri, sistem politik dan sistem ekonomi sendiri yang berakar pada budaya sejarah bangsa nusantara sendiri.

6. Komitmen Pada Korp

Untuk menerapkan prinsip-prinsip serta menggerakkan roda organisasi, maka perlu adanya kesetiaan dan kekompakan dalam korp (himpunan) organisasi. Karena itu seluruh anggota korp harus secara bulat menerima keyakinan utama yang menjadi pandangan hidup dan seluruh prinsip organisasi. Demikian juga pimpinan, tidak hanya cukup menerima ideologi dan prinsip pergerakan semata, tetapi harus menjadi pelopor, teladan dan penggerak prinsip-prinsip tersebut.

Segala kebijakan pimpinan haruslah mencerminkan suara seluruh anggota organisasi. Dengan demikian seluruh anggota korp harus tunduk dan setia pada pimpinan. Dalam menegakkan prinsip dan melaksanakan program, pimpinan harus tegas memberi ganjaran dan sanksi pada anggota korp. Sebaliknya, anggota juga harus berani bersikap terbuka dan tegas pada pimpinan dan berani menegur dan meluruskan bila terjadi penyimpangan.

7. Kritik-Otokritik

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi serta memperlancar jalannya program, maka perlu adanya cara kerja organisasi. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kemandekan atau bahkan penyimpangan, maka dibutuhkan kontrol terhadap kinerja dalam bentuk kritik-otokritik (saling koreksi dan introspeksi diri). Kritik-otokritik ini bukan dilandasi semangat permusuhan tetapi dilandasi semangat persaudaraan dan rasa kasih sayang demi perbaikan dan kemajuan IPNU.

VI. JATI DIRI IPNU

  1. Hakikat dan Fungsi IPNU
  1. Hakikat

IPNU adalah wadah perjuangan pelajar NU untuk menyosialisasikan komitmen nilai-nilai keislaman, kebangsaan, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran dalam upaya penggalian dan pembinaan kemampuan yang dimiliki sumber daya anggota, yang senantiasa mengamalkan kerja nyata demi tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

  1. Fungsi

IPNU berfungsi sebagai:

  1. Wadah berhimpun Pelajar NU untuk mencetak kader akidah.
  2. Wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader ilmu
  3. Wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader organisasi.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran panggilan dan pembinaan (target kelompok) IPNU adalah setiap pelajar bangsa (siswa dan santri) yang syarat keanggotaannya sebagaimana diatur dalam PD/PRT.

  1. Posisi IPNU
  1. Intern (dalam lingkungan NU)

IPNU sebagai perangkat dan badan otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan yang berdiri sendiri itu hanya dapat dibedakan dengan melihat kelompok yang menjadi sasaran dan bidang garapannya masing-masing.

  1. Ekstern (di luar lingkungan NU)

IPNU adalah bagian integral dari  generasi muda  Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa Indonesia.

  1. Orientasi  IPNU

Orientasi IPNU berpijak pada kesemestaan organisasi dan anggotanya untuk senantiasa menempatkan gerakannya pada ranah keterpelajaran dengan kaidah “belajar, berjuang, dan bertaqwa,” yang bercorak dasar dengan wawasan kebangsaan, keislaman, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran.

  1. Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan ialah wawasan yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang mengakui keberagaman masyarakat, budaya, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hakekat dan martabat manusia, yang memiliki tekad dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, dan demokrasi.

  1. Wawasan Keislaman

Wawasan keislaman adalah wawasan yang menempatkan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dalam menunaikan segala tindakan dan kerja-kerja peradaban. Ajaran Islam sebagai ajaran yang merahmati seluruh alam, mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, IPNU dalam bermasyarakat bersikap tawashut dan i’tidal, menunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bersikap membangun dan menghindari sikap tatharruf (ekstrem, melaksanakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan dan kezaliman); tasamuh, toleran terhadap perbedaan pendapat, baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebudayaan; tawazun, seimbang dan menjalin hubungan antar manusia dan Tuhannya, serta manusia dengan lingkungannya; amar ma’ruf nahy munkar, memiliki kecenderungan untuk melaksanakan usaha perbaikan, serta mencegah terjadinya kerusakan harkat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan, mandiri, bebas, terbuka, bertanggung jawab dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.

  1. Wawasan Keilmuan

Wawasan keilmuan adalah wawasan yang menempatkan ilmu pengetahuan  sebagai alat  untuk  mengembangkan kecerdasan anggota dan kader. Sehingga ilmu pengetahuan memungkinkan anggota untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya dan tidak menjadi beban sosial lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan, akan memungkinan mencetak kader mandiri, memiliki harga diri, dan kepercayaan diri sendiri dan dasar kesadaran yang wajar akan kemampuan dirinya dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

  1. Wawasan Kekaderan

Wawasan kekaderan ialah wawasan yang menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina anggota, agar menjadi kader–kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi dan cita–cita perjuangan organisasi, bertanggungjawab dalam mengembangkan dan membentengi organisasi, juga diharapkan dapat membentuk pribadi yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam ala ahlussunnah wal jamaah, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan teknis mengembangkan organisasi, kepemimpinan, kemandirian, dan populis.

  1. Wawasan Keterpelajaran

Wawasan keterpelajaran ialah wawasan yang menempatkan organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai center of excellence (pusat keutamaan) pemberdayaan sumberdaya manusia terdidik yang berilmu, berkeahlian, dan mempunyai pandangan ke depan, yang diikuti kejelasan tugas sucinya, sekaligus  rencana yang cermat dan pelaksanaannya yang berpihak pada kebenaran.

Wawasan ini mensyaratkan watak organisasi dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus; mencintai masyarakat belajar; mempertajam kemampuan mengurai dan menyelidik persoalan; kemampuan menyelaraskan berbagai pemikiran agar dapat membaca kenyataan yang sesungguhnya; terbuka menerima perubahan, pandangan dan cara-cara baru; menjunjung tinggi nilai, norma, kaidah dan tradisi serta sejarah keilmuan; dan berpandangan ke masa depan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juli 2006

Februari 2, 2010 at 12:50 pm Tinggalkan komentar

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN IPNU

KEPUTUSAN KONGRES XV

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor: 03/Kongres XV/IPNU/2006

Tentang

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Kongres XV Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 09-12 Juli 2006 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, setelah:
Menimbang          : 1 Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2 Bahwa sebagai organisasi keagamaan da kepelajaran, IPNU harus terus meningkatkan pengabdiannya pada kemajuan dan perubahan sosial;
3 Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.
Mengingat            : 1 Peraturan Dasar (PD) IPNU
2 Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
Memperhatikan     : Pembahasan dan masukan-masukan dari peserta sidang pleno laporan sidang Komisi GBPPP.
Mempelajari         : 1 Sambutan Ketua Umum PBNU dan Amanat Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Pembukaan Kongres XV IPNU, para nara sumber kongres serta pendapat para peserta kongres.
2 Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat IPNU masa khidmat 2003-2006.
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,
MEMUTUSKAN
Menetapkan         : 1 Mengesahkan hasil sidang pleno pembahasan hasil sidang komisi tentang Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU sebagaimana terlampir;
2 Garis-garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU merupakan garis besar program kerja sebagai pedoman dalam operasional organisasi.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 11 Juli 2006

KONGRES XV

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang

Ttd                                          ttd                                         ttd

SUMARWOTO UMAR                               EDI SUHAERUL                         SAHRUL

GARIS-GARIS BESAR

PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN (GBP3)

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I.  MUKADDIMAH

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama  (IPNU) adalah organisasi yang berada di bawah naungan jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan tempat berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi dan kaderisasi Pelajar-Pelajar NU. Selain itu IPNU juga merupakan bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan dan pengembangan remaja, terutama kalangan pelajar (siswa dan santri).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda Indonesia, IPNU senantiasa berpedoman pada nilai-nilai serta garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan Islam ahlusunnah wal jamaah. Dalam konteks kebangsaan, IPNU memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk  melakukan fungsi dan mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, IPNU harus merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dengan senantiasa memperhatikan dinamika internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, kepentingan dan keterkaitan IPNU dengan banyak pihak (stakeholders) juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Garis-garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU disusun dengan maksud agar setiap aktivitas IPNU senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan dan pengabdian; dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

GBPPP IPNU merupakan kerangka pemikiran dalam meletakkan arah bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi, sehingga pencapaian sasaran utamanya dapat dilakukan dengan baik dan tepat. GBPPP IPNU menjadi kerangka acuan untuk menetapkan kebijakan organisasi dan menjadi panduan dalam merumuskan program-programnya, dengan tujuan:

  1. Memantapkan keberadaan dan peran organisasi dalam memenuhi kepentingan anggota dan masyarakat untuk menopang perjuangan IPNU.
  2. Mengembangkan potensi anggota secara kritis dan kreatif dalam mewujudkan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
  3. Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan organisasi berikutnya, secara berencana dan berkesinambungan.

Rumusan yang tercantum dalam GBPPP IPNU mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: dasar pengembangan program, visi dan misi, analisis strategis pengembangan, dan pokok-pokok program pengembangan.

Dasar pengembangan program terdiri atas mandat organisasi, nilai-nilai yang menjadi pedoman serta azas-azas pengembangan. Visi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai IPNU ke depan, sedangkan untuk mencapai visi tersebut IPNU mengemban misi. Analisis strategis pengembangan mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis SWOT serta analisis jaringan. Sedangkan pokok-pokok program pengembangan terdiri atas isu-isu strategis yang selanjutnya memunculkan rumusan program-program dasar pengembangan.

II. DASAR-DASAR PROGRAM PENGEMBANGAN IPNU

A. Mandat Organisasi

Mandat organisasi adalah mandat atau tugas yang diberikan kepada IPNU. Karena posisi IPNU adalah sebagai salah satu Badan Otonom NU, maka IPNU harus mengacu pada ketentuan-ketentuan organisatoris NU. Dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar NU dinyatakan ”Untuk melaksanakan tujuan dan usaha….Nahdlatul  Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris jam’iyyah Nahdlatul Ulama”.

Tujuan Nahdlatul Ulama sendiri adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham Ahlussunah wal jamaah dan menganut salah satu dari mazhab empat, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 5 Anggaran  Dasar NU). Sedangkan untuk mewujudkan tujuan  di atas, dilakukan usaha-usaha di bidang agama, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, sosial, ekonomi dan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. (Pasal 6 Anggaran Dasar NU).

Badan Otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU, khususnya berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan (Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar NU). Ikatan Pelajar  Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, adalah badan otonom yang menghimpun pelajar  dan santri laki-laki (Pasal 6 ayat 6 butir ’e’ Anggaran Dasar NU).

Oleh karenanya IPNU mempunyai tujuan terbentuknya Pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan IPNU adalah:

  1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi IPNU.
  2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
  3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al-ummah), guna terwujudnya khairo ummah.
  4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. (Pasal 7 ayat 4 Peraturan Dasar IPNU).

B.   Nilai-Nilai

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPNU di tengah-tengah masyarakat, kader-kader IPNU senantiasa harus berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar berupa nilai-nilai strategis dari ajaran Islam. Kelima prinsip dasar itu disebut al-mabadi al-khomsah, yaitu:

  1. Al-Shidqu

Butir ini mengandung arti kejujuran/kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran/kebenaran adalah yang diucapkan sama dengan yang dibatin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja jujur pada diri sendiri. Termasuk dalam pengertian ini adalah jujur dalam bertransaksi, artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran, artinya mencari maslahat dan kebenaran serta bersedia mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik.

Keterbukaan adalah sikap yang lahir dari kejujuran demi menghindarkan saling curiga, kecuali dalam hal-hal yang harus dirahasiakan karena alasan pengamanan. Keterbukaan ini dapat menjadi faktor yang ikut menjaga fungsi kontrol. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang diperbolehkan untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya atau menyembunyikan informasi seperti telah disinggung di atas. Diperbolehkan pula berdusta dalam mengusahakan perdamaian dan memecahkan masalah kemasyarakatan yang sulit demi kemaslahatan umum.

  1. Al-Amanah wa al-Wafa bi al-’Ahdi

Butir ini memuat dua istilah yang saling kait, yakni al-amanah dan al-wafa bi al’ahdi. Yang pertama secara lebih umum meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang yang disebut belakangan hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang dilekatkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtima’iyyah. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk pembengkalan dan manipulasi tugas atau jabatan.

Lawan dari amanah adalah khianat, termasuk salah satu unsur nifaq. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. dan pimpinan/penguasa sepanjang tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Tepat janji mengandung arti melaksanakan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuatnya sendiri maupun perjanjian yang melekat karena kedudukannya sebagai mukallaf, meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpinnya, janji antar sesama anggota masyarakat (interaksi sosial), antar-sesama anggota keluarga dan setiap individu yang lain. Menyalahi janji termasuk salah satu unsur nifaq. Ketiga sifat di atas (dapat dipercaya, setia dan tepat janji) menjamin integritas pribadi dalam menjalankan wewenang dan dedikasi terhadap tugas. Sama dengan al-shidqu, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain: satu syarat penting dalam membangun berbagai kerja sama.

  1. Al-’Adalah

Bersikap adil (al-’adalah) mengandung pengertian obyektif, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang pada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sikap ini untuk menghindari distorsi yang dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan fatal dan kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menciptakan masalah. Lebih-lebih jika persoalannya menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proporsional, distorsi semacam ini dapat dihindari.

Implikasi lain dari al-adalah adalah kesetiaan pada aturan main dan rasional dalam membuat keputusan, termasuk dalam alokasi sumber daya dan tugas (the right man on the right place). “Kebijaksanaan” memang seringkali diperlukan dalam menangani masalah-masalah tertentu. Tetapi semua harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

  1. Al-Ta’awun

Al-ta’awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat: manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian ta’awun meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa. Imam al-Mawardi mengaitkan pengertian al-birru (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan taqwa dengan ridho Allah SWT. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Ta’awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap ta’awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama. Mengembangkan sikap ta’awun berarti juga mengupayakan konsolidasi.

  1. Istiqomah

Istiqomah mengandung pengertian berkesinambungan dan berkelanjutan, dalam pengertian tetap dan tidak bergeser dari jalur dan ketentuan Allah SWT dan rasulNya, tuntunan yang diberikan oleh salafus shaleh, dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang. Pelaksanaan setiap program merupakan proses yang berlangsung terus menerus tanpa mengalami kemandengan, merupakan suatu proses maju (progressing) dan tidak berjalan di tempat (stagnant).

C.   Azas-Azas

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPNU, azas-azas yang digunakan adalah :

  1. Asas Keterpaduan

Pelaksanaan program tidak dilakukan secara terpisah (parsial), tetapi pelaksanaan setiap program memiliki makna terpadu (integral), begitu pula antara pusat dan daerah.

  1. Asas Kebersamaan

Pelaksanaan program dilakukan dengan semangat kebersamaan dan saling menunjang, sehingga keberhasilan program merupakan keberhasilan kolektif, bukan keberhasilan individual.

  1. Asas Manfaat

Pelaksanaan program dan hasilnya diupayakan secara maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi anggota, organisasi dan masyarakat.

  1. Asas Kesinambungan

Asas ini dimaksudkan agar pembenahan dan pengembangan merupakan usaha yang mempunyai sifat meneruskan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan. Di sini terkandung prinsip istiqamah terhadap jalur kegiatan yang pernah dilakukan sesuai dengan kaidah al-mukhafadlatu ’ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah.

  1. Asas Kepeloporan

Gagasan dan pelaksanaan program dilakukan melalui kreatifitas, serta sarat dengan etos dan semangat kepeloporan.

  1. Asas Keseimbangan.

Gagasan dan program yang dilakukan senantiasa menjaga prinsip keseimbangan: keseimbangan material-spiritual dan keseimbangan jasmani dan rohani

III. VISI DAN MISI IPNU

Sebagai sebuah organisasi, IPNU memiliki visi, yakni gambaran terhadap apa yang ingin dicapai. Visi IPNU adalah terwujudnya pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar ajaran Islam ahlussunah wal jamaah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka IPNU mempunyai misi melakukan pembinaan dan pemberdayaan para pelajar (siswa dan santri), serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan pada pelajar tersebut.

IV. ANALISIS STRATEGIS PENGEMBANGAN IPNU

Analisis strategis diperlukan untuk melihat dinamika internal dan eksternal organisasi; mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang organisasi; serta untuk melihat sejauh mana tingkat kepentingan dan keterkaitan organisasi dengan pihak-pihak yang terkait (stakeholder). Hasil analisis strategis diperlukan untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi.

  1. 1. Analisis Lingkungan
  1. Analisis Internal

Kondisi internal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberapa aspek;

  1. Keorganisasian
  • Sistem organisasi yang belum optimal di hampir semua tempat maupun tingka kepengurusan. Roda organisasi berjalan dengan bertumpu pada peran perorangan atau sekelompok orang.
  • Masih lemahnya komunikasi organisasi antara berbagai tingkatan. Hal ini berakibat pada lambannya implementasi kebijakan, maupun lemahnya koordinasi kebijakan.
  • Penataan organisasi yang belum optimal. Di banyak tempat potensi IPNU belum tergarap dengan baik, terjadi kevakuman organisasi, bahkan di banyak tempat IPNU tidak/belum ada.
  • Masih lemahnya pembinaan dan pengembangan organisasi dari tingkat kepengurusan di atas kepada tingkat kepengurusan di bawahnya.
  • Penggarapan basis pelajar dan santri (sekolah dan pondok pesantren) belum sepenuhnya dapat memenuhi amanat deklarasi Makassar.
  • Di beberapa tempat, perangkat (sarana-prasarana) pendukung berjalannya roda organisasi masih minim.
  • Di banyak tempat dan tingkatan kepengurusan, NU belum melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap IPNU sebagai salah satu badan otonomnya.
  • Lemahnya koordinasi organisasi badan otonom NU yang lebih khusus.
  • Tidak adanya supporting system yang tepat dalam mencapai visi dan misi seperti pelatihan-pelatihan non-pengkaderan.
  1. Kaderisasi
  • Sistem kaderisasi yang ada belum sepenuhnya dijalankan oleh IPNU.
  • Lemahnya perencanaan, implementasi dan evalusasi program pengkaderan terutama di sekolah-sekolah dan pesantren.
  • Belum ada standard isi (content) materi pengkaderan, maupun standard pemateri pengkaderan.
  • Koordinasi program pengkaderan belum dilakukan secara optimal.
  • Minimnya kegiatan pengkaderan, berakibat pada minimnya jumlah kader. Selanjutnya regenerasi kepengurusan terganggu/tidak stabil/tidak normal.
  • Lemahnya sistem pengkaderan dalam mewujudkan kader-kader yang militan dan mempunyai kemampuan intelektual.
  • Belum adanya pendampingan kader yang optimal terutama di sekolah dan pesantren.
  1. Pembiayaan Organisasi
  • Belum tergarapnya sistem iuran anggota dan alumni sebagai salah satu penyokong berjalannya roda organisasi.
  • Belum optimalnya sumber pembiayaan organisasi, sehingga seringkali mengalami kesulitan membiayai aktivitas organisasi.
  • Belum adanya sistem pengelolaan keuangan organisasi yang baik, sehingga seringkali mengalami inefesiensi dalam pembiayaan aktivitas organisasi.
  1. Orientasi dan Pelaksanaan Program
  • Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Kebijakan, program dan kegiatan lebih banyak dilakukan secara temporer, tidak terencana, sehingga tidak terjadi kesinambungan.
  • Kebijakan, program dan kegiatan belum banyak berorientasi pada visi kepelajaran sebagaimana amanat Deklarasi Makassar.
  • Dibeberapa tempat, terjadi  kevakuman aktivitas. Yang ada hanya rutinitas mengikuti konferensi atau kongres.
  • Kebijakan, program dan kegiatan yang ada belum banyak menyentuh kebutuhan dan kepentingan anggota, khususnya para pelajar dan santri.
  • Belum terciptanya program kerja yang integrated.
  1. Partisipasi–Kemitraan
  • Kurang terjalinnya kemitraan antara IPNU dengan pihak-pihak luar yang mempunyai peran dan posisi strategis, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional. Kerjasama atau kemitraan yang ada selama ini hanya bersifat temporer, belum berupa aktivitas berkelanjutan.
  • Partisasipasi IPNU dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara belum optimal. Dalam beberapa hal, khususnya bidang pendidikan, respon terhadap persoalan pendidikan nasional amat kurang.
  1. Analisis External

Sedangkan kondisi eksternal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberap aspek, yaitu;

  1. Politik
  • Adanya sistem multi-partai yang memberi kesempatan untuk partisipasi politik secara luas.
  • Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang penekanannya pada kabupaten/Kota.
  • Reformasi bidang politik dan transisi demokrasi sedang berjalan.
  1. Hukum
  • Kurang adanya supremasi hukum. Penegakan dan kepastian hukum di Indonesia masih rendah. Bahkan aparat penegak hukum banyak terlibat kasus/praktik-praktik KKN.
  • Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga masih kurang.
  1. Ekonomi
  • Terjadi eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang hampir-hampir tak terkendali, tidak mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan.
  • Belum pulihnya Indonesia dari krisis ekonomi.
  • Adanya ketergantungan ekonomi Indonesia pada pihak asing (donor).
  • Globalisasi ekonomi terjadi, salah satunya mengemuka dalam bentuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa.
  • Belum terciptanya pemerataan ekonomi dalam masyarakat Indonesia.
  1. Sosial-Budaya
  • Adanya kecenderungan materialisme dan pola hidup konsumerisme pada masyarakat.
  • Kurangnya kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.
  • Adanya krisis moral dan keteladanan dari para elit politik/para pemimpin nasional.
  • Praktik-praktik KKN yang makin marak di hampir semua lini. Agenda pemberantasan KKN belum menampakkan hasil berarti.
  • Derasnya pengaruh budaya dan gaya hidup “luar” seiring dengan kemajuan teknologi  komunikasi dan informasi.
  1. Dakwah
  • Rendahnya kesalehan sosial masyarakat. Secara perorangan masyarakat beragama ketat menjalankan peribadatan, dan sebagai komunitas melakukan upacara keagamaan. Namun kecenderungan itu tidak berimplikasi pada kesalehan masyarakat.
  • Maraknya penggunaan simbol-simbol keagamaan.
  • Semakin permisifnya masyarakat terhadap pelonggaran nilai-nilai moral dan etika.
  1. Pendidikan
  • Masih rendahnya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.
  • Kurangnya komitmen bersama dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
  • Makin tidak terjangkaunya pendidikan yang bermutu oleh masyarakat kelas bawah.
  • Sarana-prasarana pendidikan (terutama pendidikan dasar-menengah) di banyak tempat masih jauh dari memadai.
  • Alokasi anggaran negara untuk pendidikan (baik ditingkat pusat maupun daerah) masih sangat kecil.
  • Kebijakan tentang pendidikan masih belum terpadu, birokratis dan kurang menyentuh persoalan kualitas pendidikan.
  • Maraknya kenakalan dan kejahatan di kalangan pelajar.
  1. Kompetitor
  • Maraknya kehadiran kelompok-kelompok remaja (gank, klub, dll) sesuai minat-minat mereka. Hal ini seiring dengan pudarnya organisasi extrapelajar.
  • Maraknya kehadiran kelompok remaja-remaja masjid di berbagai sekolah.
  • Eksistensi OSIS dan PRAMUKA di sekolah belum memberikan ruang kreativitas yang luas bagi pelajar.
  • Dalam beberapa hal seperti kaderisasi dan penggarapan sekolah,  PII dan IRM telah melakukan dengan lebih baik dibandingkan IPNU.
  1. 2. Analisis SWOT
  1. Kekuatan
  • Karena merupakan badan otonom NU, maka jangkauan untuk pengembangan organisasi IPNU di beberapa tempat lebih jauh dan meluas mengikuti NU.
  • Banyaknya pondok-pesantren sebagai ciri khas pendidikan di kalangan warga NU merupakan basis potensial IPNU.
  • Banyaknya sekolah-sekolah milik NU maupun milik warga NU juga merupakan basis potensial IPNU.
  • Berkembangnya pemikiran kritis dan moderat yang berpijak pada khasanah keilmuan dan budaya Aswaja di kalangan remaja dan pesantren.
  • IPNU yang berpedoman pada ajaran NU yang cenderung memiliki kesamaan dengan tidak membunuh tradisi dan budaya masyarakat memungkinkan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
  • IPNU memiliki bekal dan tradisi keagamaan yang kuat, dapat menjadi tawaran bagi para remaja dan pelajar yang membutuhkan siraman rohani dan aktivitas bernuansa keagamaan.
  • Adanya jaringan organisasi yang kuat mulai dari tingkat terbawah sampai nasional dan internasional.
  • Posisi IPNU sebagai ujung tombak pengkaderan di NU.
  1. Kelemahan
  • Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan tidak terencana, masih bersifat temporer dan tidak berkesinambungan.
  • Lemahnya profesionalisme dan manajemen organisasi.
  • Lemahnya sistem dan supporting system organisasi, sehingga organisasi hanya bertumpu  pada peran perseorangan atau kelompok.
  • Rendahnya sikap konsistensi dari pengurus dalam menjalankan fungsinya.
  • Kurang tepatnya rekruitmen personal pengurus.
  • IPNU belum mempunyai rumusan visi sosial yang operasional, yang dipahami dan disepakati oleh setiap pemimpin NU di semua level untuk diperjuangkan.
  • Adanya nuansa politik yang kuat, sedikit-banyak mengaburkan jatidiri IPNU.
  • Kekurangan sumber pembiayaan untuk aktivitas organisasi.
  1. Peluang
  • Kecenderungan pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang pendidikan, merupakan peluang bagi IPNU dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat penunjang pendidikan sekolah bagi para pelajar.
  • Adanya kesadaran dan kebutuhan akan nuansa religius bagi aktivis remaja dan pelajar di tengah derasnya modernisasi.
  • Makin banyaknya pelajar-pelajar NU yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum dan bergengsi akan memberikan peluang bagi IPNU untuk menggarap para pelajar di sekolah-sekolah tersebut.
  • Banyaknya alumni IPNU yang menempati tempat-tempat strategis baik di level pemerintahan maupun non pemerintahan.
  1. Ancaman
  • Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, yang mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ahlussunah wal jama’ah.
  • Modernisasi dan globalisasi juga potensial untuk melunturkan atau melemahkan nilai-nilai idealisme dan semangat generasi muda. Budaya ’instant’, hedonisme, pengaruh negatif teknologi informasi, materialisme merupakan contoh ancaman bagi masa depan generasi muda sekarang.
  • Berkembangnya orientasi politik yang terlalu kuat dalam berorganisasi, yang berimbas pada terjadinya kalkulasi-kalkulasi politik, bukan orientasi program yang sesuai dengan jatidiri IPNU.
  • Adanya organisasi yang memiliki segmen garapan yang sama dengan IPNU sehingga menyebabkan generasi muda IPNU tertarik pada organisasi eksternal NU.

3.   Analisis Jaringan (stakeholders)

Keberadaan dan aktivitas IPNU bersentuhan dan berhubungan dengan berbagai pihak yang terkait (stakeholders). Di antara stakeholders penting IPNU adalah:

  1. 1. NU dan Perangkat Organisasi NU Lainnya.

NU merupakan stakeholder penting IPNU. Hal ini karena IPNU merupakan salah satu badan otonom (banom) NU yang diberi mandat garapan para pelajar (siswa dan santri) laki-laki. IPNU sebagai salah satu perangkat organisasi NU, mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu terwujudnya tujuan NU sesuai dengan bidang garap IPNU. Oleh karenanya IPNU harus berpedoman pada jati diri NU.

IPNU dengan perangkat-perangkat organisasi NU lainnya (Banom, Lembaga dan Lajnah) memiliki keterkaitan yang erat. Badan otonom NU yang memiliki keterkaitan sangat dekat dengan IPNU adalah IPPNU dan GP. Ansor. Sedangkan Lembaga yang memiliki keterkaitan sangat dekat adalah Lembaga Pendidikan Ma’arif dan Rabitah Ma’ahid Islamiyah (RMI). Karena terkait, maka segenap langkah-gerak IPNU seyogyanya harus sinergi dan terpadu dengan perangkat-perangkat organisasi NU tersebut.

  1. 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks kehadiran dan kiprah organisasi. Apakah kehadiran dan kiprah IPNU cukup relevan dan bermanfaat? Jawabannya salah satunya ada pada masyarakat. Masyarakat yang menilai apakah keberadaan IPNU membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak. Apakah IPNU cukup memberikan kontribusi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai bidang garapannya? Kehadiran dan kiprah IPNU harus senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai bidang garap IPNU. Artinya, kehadiran, kiprah dan khidmat IPNU bukan hanya untuk warga NU semata, tetapi untuk masyarakat secara luas, untuk bangsa dan negara.

  1. 3. Sekolah

Sekolah merupakan institusi penting bagi eksistensi dan perkembangan masyarakat. Hal ini karena sekolah merupakan tempat mendidik, sosialisasi nilai, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ada keterbatasan sekolah dalam mengemban tugas pendidikan. Oleh karenanya, IPNU sebagai organisasi yang garapannya para pelajar merupakan pelengkap dan penunjang sekolah dalam mengemban tugas pendidikan, misalnya dalam masalah pendidikan leadership (kepemimpinan), komunikasi dll. IPNU dapat ditempatkan sebagai “second school”.

  1. 4. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren memiliki posisi sentral di NU. Bahkan sesungguhnya visi, misi dan jati diri NU terletak dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Secara historis sistem pendidikan merupakan satu-satunya model pendidikan Islam yang memelihara, meneguhkan, dan mengembangkan ajaran Islam ahlussunah wal jama’ah di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan pesantren dirancang dan dikelola oleh masyarakat sehingga pesantren memiliki kemandirian yang luar biasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri, mengembangkan ilmu (agama) maupun dalam mencetak ulama. Oleh karena pentingnya peranan pesantren bagi NU, maka IPNU sebagai salah satu badan otonom NU harus serius menggarap para santri. Karena para santri merupakan kader-kader potensial NU masa depan.

  1. 5. Pemerintah

Di samping sebagai salah satu badan otonom NU, posisi IPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang sadar akan tanggungjawab dalam memberikan sumbangsih bagi tercapainya tujuan nasional. Dalam kerangka pencapaian tujuan nasional, perlu upaya sinergi-terpadu antara masyarakat dan pemerintah, sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. IPNU yang memiliki fokus garapan para pelajar dan santri, yang merupakan bagian dari generasi muda Indonesia. Dalam kaitan ini, perlu jalinan kerjasama/partnership yang sinergis antara IPNU dan pemerintah. Artinya dalam beberapa persoalan, IPNU juga harus tetap kritis menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan relevansi persoalan dengan IPNU khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

V. POKOK-POKOK PROGRAM PENGEMBANGAN IPNU

  1. A. Isu Strategis
    1. Penguatan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya kader pelajar NU dengan senantiasa tetap berpedoman pada nilai-nilai dan jati diri NU.
    2. Peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar NU melalui jalur formal, non formal dan peningkatan ketrampilan untuk menjawab tantangan kompetisi global.
    3. Pemantapan penataan organisasi dengan menciptakan kondisi dan sistem organisasi yang sehat dan dinamis.
    4. Peningkatan profesionalisme dan sikap mental pengurus untuk mengelola organisasi.
    5. Membangun kemitraan strategis dengan jaringan organisasi pelajar serta lembaga-lembaga strategis pemerintah maupun non-pemerintah, nasional maupun asing.
    6. Pengembangan wacana keilmuan, pemikiran kritis dan pengenalan teknologi di kalangan pelajar.
    7. Mewujudkan supporting system untuk mencapai visi IPNU, khususnya dalam pemberdayaan segmen garapan IPNU dan pada umumnya bangsa Indonesia.
    8. Pengembangan pola penggalian dana dan pengelolaannya.
  1. B. Program-Program Dasar Pengembangan IPNU
    1. Program orientasi pengembangan sistem pengkaderan IPNU.
    2. Program optimalisasi pola kaderisasi yang terpadu, terarah dan terukur dengan pendekatan kualitas potensi kader.
    3. Program pembangunan dan pengembangan sistem serta supporting system organisasi yang solid.
    4. Program penataan dan pengembangan organisasi di daerah-daerah, khususnya di luar jawa.
    5. Program pengembangan organisasi di sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren.
    6. Program peningkatan profesionalisme dan orientasi perbaikan sikap-mental pengurus di semua level dan tingkatan.
    7. Program peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar.
    8. Program pendataan potensi organisasi.
    9. Program kegiatan riil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
    10. Program kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga strategis pemerintah maupun swasta, nasional maupun asing, serta dengan organisasi pelajar lainnya.
    11. Program peningkatan kapasitas keilmuan dan penguasaan teknologi bagi para pelajar (siswa dan santri).

VI. PENUTUP

Sesuai dengan mandat organisasi, dan mengacu pada visi dan misi IPNU serta sesuai dengan hasil analisis strategis dapat diketahui isu-isu strategis sekarang dan masa depan. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, diperlukan rumusan program-program dasar pengembangan. Rumusan-rumusan program dasar pengembangan ini merupakan rumusan-rumusan dasar (program-program dasar atau pokok-pokok program). Sebagai program dasar, maka perlu penjabaran, baik pada level aksi, strategis pelaksanaan, tahapan-tahapan pengembangan, dan waktu pelaksanaannya. Penjabaran program dasar ini harus dilakukan oleh Pimpinan Pusat IPNU.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 11 Juli 2006

Februari 2, 2010 at 12:48 pm Tinggalkan komentar

POTENSI HIV/AIDS KABUPATEN BATANG

POTENSI HIV/AIDS KABUPATEN BATANG
Oleh : Muhamad Imron

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS (Acquired Immunedeficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Penularan virus ini akan terjadi apabila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Antara lain melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV, melalui tranfusi darah dan transpalasi organ yang tercemar oleh HIV, alat/jarum suntik yang tidak steril bahkan melalui ibu hamil yang mengidap HIV kepada janin yang dikandungnya. Ironisnya, penyakit ini hingga saat ini belum ditemukan obatnya.
Epidemi HIV/AIDS di Asia dan Pasifik cenderung meningkat lebih pesat terutama di negara dengan jumlah penduduk besar seperti China, India dan Indonesia. Meskipun tingkat penularan pada populasi umum masih rendah, tetapi jumlah absolut yang terinfeksi cukup besar. Tahun 2005 di perkirakan 39,4 juta orang dgn HIV/AIDS (ODHA) di dunia, 90 % di negara berkembang. Bahkan berdasarkan data pada tahun 2007 jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia mencapai 9.689 kasus, 82 persen diantaranya menimpa penderita usia produktif (Republika, 12/11/07). Bahkan angka penularan inveksi HIV/AIDS tahun 2010 diprediksikan akan meningkat tajam antara 1-5 juta dengan angka kumulatif berkisar antara 93.968 – 130.000 kasus. Hal ini tentunya berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan politik.
Penyebaran virus mematikan ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah merambah ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Di Jawa misalnya, diantara daerah yang cukup rentan adalah sepanjang jalur pantura, terutama dengan hadirnya lokalisasi dan warung remang-remang, baik legal maupun illegal. Berdasarkan data tahun 1993 s/d 30 Maret 2006 terdapat 738, dan 83 kasus ( 62,87 % ) meninggal. Diantara daerah pantura di Jawa Tengah yang potensial bagi penularan HIV/AIDS adalah kawasan Alas Roban Kabupaten Batang yang merupakan titik lelah perjalanan truckers. Bahkan kabupaten ini menjadi daerah prioritas di Jawa Tengah.
Setidaknya ada belasan lokalisasi yang rawan dengan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Batang. Maka untuk mengurangi angka penularan HIV/AIDS, pemerintah Kabupaten Batang yang dalam hal ini dibidangi oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) bersama-sama dengan LSM dan unsur masyarakat melakukan pendampingan. Diantaranya organisasi-organisasi tersebut adalah Family Health International (FHI), United States Agency International Development (USAID), PC. Fatayat NU Kab. Tegal, Gesang dan Graha Mitra dengan masing-masing wilayah pendampingan. Fatayat NU mendampingi WPS/PSK dan Truckers, Gesang mendampingi Gay dan Graha Mitra terfokus pada pendampingan waria.
Meskipun terdapat belasan lokalisasi, hanya ada tujuh titik yang menjadi daerah pendampingan prioritas dan dianggap berpotensi besar bagi penyebaran virus tersebut. Diantaranya adalah daerah nonlok Surodadi, Resos Penundan, Resos Banyuputih, nonlok Wuni, Jrakah Payung, Boyongsari dan Bong Cina.
Berdasarkan data yang dihimpun dari klinik Inveksi Menular Seksual (IMS) HIV/AIDS KPA Kabupaten Batang (Desember 2008), setidaknya ada sekitar 52 orang yang terjangkit virus HIV/AIDS. Angka ini akan terus bertambah jika tidak ada penanganan secara serius. Bentuk upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kesadaran pemakaian alat kontrasepsi, pemeriksaan IMS HIV/AIDS dan VCT (Voluntary Conseling and Testing) secara berkala setiap bulan sekali. Tidak hanya sosialisasi saja, mereka juga membagikan alat kontrasepsi secara gratis. Namun demikian, hanya sekitar 10 s.d 15 % saja yang secara rutin menggunakan alat kontrasepsi. Alasan sebagian dari mereka adalah “kenyamanan”.

Tanggung Jawab Bersama
Virus mematikan ini seharusnya menjadi isu bersama yang membutuhkan tanggung jawab bersama pula, yaitu antara ulama, umaro atau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk Pokja yang berasal dari unsur Kepolisian, Koramil dan pemerintah kecamatan setempat di setiap lokalisasi.
Pemerintah juga harus melakukan upaya preventif untuk mengurangi meningkatnya angka penularan HIV/AIDS dikalangan WPS/PSK dan wanita-wanita rawan sosial lainnya, yaitu dengan menertibkan warung remang-remang yang berpotensi menjamurnya lokalisasi terselubung di sepanjang pantura, sehingga pemantauan akan lebih terkontrol. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memberikan bekal ketrampilan (life skill) yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan bekal ketrampilan ini diharapkan akan mampu menggugah kemandirian ekonomi masyarakat dan mampu mengurangi kecenderungan mereka untuk terjun dalam ‘dunia esek-esek’ dengan alasan mendasar mereka adalah ‘faktor ekonomi’.
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) merupakan bagian dari lingkungan sosial kita, bukan momok menakutkan yang harus selalu dijauhi. Sebaliknya, kita harus memberikan dukungan moral agar mereka bisa hidup berdampingan dengan kita, lebih-lebih berkenan meninggalkan dunia lamanya. Semoga bermanfaat.
Dimuat pada Wacana Lokal Suara Merdeka edisi 16/06/2009

Februari 2, 2010 at 12:10 pm Tinggalkan komentar

Mengawal Penyaluran Dana Pendidikan

MENGAWAL PENYALURAN DANA PENDIDIKAN
Oleh : Muhamad Imron

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009, meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.
Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, terutama kalangan miskin adalah tingginya biaya pendidikan. Hal ini didukung oleh data SUSENAS yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah, sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi, baik karena minimnya biaya ataupun anak harus bekerja. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kelompok miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan tanpa adanya bantuan dari pemerintah.
Tidak heran ketika pendidikan ‘gratis’ menjadi impian setiap orang. Dan nampaknya mimpi itu ‘hampir’ menjadi sebuah kenyataan, ketika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengalihkan sebagian Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu meringankan beban siswa kurang mampu, melalui program Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM dalam bentuk Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Muirid (BKM).
Maksud pemberian program tersebut tidak lain adalah untuk merealisasikan amanat yang tertera dalam UUD 45 “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Juga sebagai bentuk respon pemerintah dalam mewujudkan agenda yang telah ditetapkan dalam kesepakatan internasional, seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan.
Namun demikian, banyak realitas di lapangan yang tidak sesuai dengan program. Entah kenapa menjadi demikian. Apakah program ini hanya sebatas wacana semata atau memang ada indikator lain (penyelewengan).
Berpijak dari sinilah, harus ada solusi kongkrit untuk mengawal pelaksanaan program tersebut. Terutama untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan, salah satunya adalah korupsi. Ada beberapa langkah yang ‘mungkin’ cukup ideal untuk menjembataninya.
Pertama, Alokasi dan Seleksi Penerima. Ada tiga beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu menentukan quota jumlah murid masing-masing propinsi secara proporsional, menentukan quota jumlah murid penerima berdasarkan indikator siswa dari keluarga pra sejahtera, besar iuran sekolah, jarak sekolah dan indikator lokal lainnya. Tahap berikutnya adalah penyeleksian murid penerima bantuan secara fair.
Kedua, Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana. Mekanisme penyaluran dana dapat dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi, serta melakukan kerja sama dengan kantor wilayah Pos yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan mekanisme pengambilan dana dapat dilakukan melalui kantor pos, dengan menyertakan SK Kepala Sekolah tentang daftar siswa penerima bantauan, atau diwakili oleh tim sekolah dengan menyertakan SK penetapan alokasi dari tim dan surat kuasa siswa.
Ketiga, Pemanfaatan dan Pembatalan Bantuan. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk iuran sekolah, pembelian perlengakapan murid dan lain sebagainya. Sedangkan bantuan dapat dibatalkan jika penerima berhenti sekolah, menerima beasiswa dari instansi/sumber lain, dan atau telah terbukti melakukan tindakan kriminal. Dan pihak sekolah pun harus segera mencari penggantinya.
Keempat, Menajemen Pengelolaan Program. Pengelolaan program akan dilakukan di tiga tingkatan. Tingkatan Pusat yang terdiri dari unsur Menkokesra, Bappenas, Depdiknas, Depag Dan Depkeu. Tingkat Propinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kanwil Depag. Tingkat Kab/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Depag Kab/Kota. Dan Tingkat Sekolah yang teridiri dari Kepala Sekolah dan guru.
Kelima, Monitoring, Supervisi dan Pelaporan (evaluasi). Agar program berjalan dengan lancar dan transparan, maka monitoring, supervisi dan pelaporan (evaluasi) harus dilakukan secara efektif. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan (advokasi), pembinaan dan penyelesaian masalah (problem solving), monitoring pelaksanaan program, monitoring kasus pengaduan dan penyelewengan dana serta penanganannya.
Keenam, Pengawasan dan Sangsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat vital untuk meminimalisir terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan. Pengawasan pelaksanaan program dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten, diantaranya adalah Tim Monitoring Independen, unsur masyarakat dan LSM, Instansi Pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, KP2KKN dan Bawasda (Propinsi dan Kab/Kota.).
Adapun sangsi terhadap penyalahgunaan wewenang dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Bentuk sangsi dapat berupa penerapan sangsi kepegawaian, penerapan tuntutan dan ganti rugi, penerapan proses hukum maupun pemblokiran dana bantuan. ‘Bahkan bila perlu penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi’.
Langkah-langkah tersebut hanya akan menjadi sebuah bayangan saja, ketika tidak ada dukungan dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkompeten lainnya. Tetapi, yang lebih penting adalah kesadaran kolektif akan signifikansi pendidikan.
Generasi muda (pelajar) adalah komponen vital yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap berbagai perubahan. Dimana setiap titik ideologis dari pikiran-pikirannya, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memulihkan martabat sejarah rakyatnya.

dimuat dalam Prokon Aktivis Koran Jawa Pos Edisi 27 November 2007

Februari 2, 2010 at 12:08 pm Tinggalkan komentar

Pembangunan Partisipatif Warga Batang

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF WARGA BATANG
Oleh Muhamad Imron

PEMBANGUNAN daerah yang berlangsung terus menerus dalam istilah Cleaver (2000) lebih dipahami sebagai kontri-busi masyarakat un-tuk meningkatkan efektivitas dan efi-siensi. Pembangunan ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan umum, transparansi, proporsional, profesional, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Secara yuridis-formal, dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah disebutkan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek hukum, kebijakan pembangunan partispatif telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Undang-undang (UU) No 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan ada kerangka perencanaan jangka menengah, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 105 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, juga Surat Edaran Bersama No. 1354/M.PPN/03/2004-50/744/

Sj oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pemerintah daerah menjaring partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran.

Berpijak dari beberapa peraturan perundang-undangan itu, setiap daerah dituntut mampu mengimplementasikan dengan baik, termasuk Kabupaten Batang. Untuk mempermudah proses perencanaan tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Ke-putusan Bupati No 14/2003 tentang Pe-doman Perencanaan Pembangunan Par-tisipatif. Dalam keputusan tersebut disebutkan tujuan diselenggarakan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas peran serta seluruh pelaku pembangunan, dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Karena itulah, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan daerah (lihat pasal 5).

Adapun mekanisme pelaksanaannya telah diatur dalam pasal 6. Pertama, setiap perangkat daerah wajib menfasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif dari tingkat desa/kelurahan (musrenbang), kecamatan (musrenbangcam) dan daerah (musrenbangkab/kota) sesuai de-ngan tugas pokok dan fungsinya.

Kedua, setiap dinas, badan, kantor dan sekretariat daerah wajib menyerap hasil rakorencam untuk menjadi usulan program pembangunan ke dalam rakorenda dengan memperhatikan program pembangunan daerah (propeda) dan rencana strategi daerah (renstrada). Adapun bentuk partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, lisan atau tulisan, perorangan maupun kelompok atau perwakilan.

Untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang 2009/2010, musrenbang dilaksanakan mulai 27 Januari-14 Februari 2009. dalam hal ini pemerintah melakukan kerjasama dengan konsorsium Demokrasi Rakyat Untuk Perubahan (DERAP) Kabupaten Batang sebagai pemantau pelaksanaan musrenbang di tingkat desa, kecamatan, hingga pengawalan di tingkat kabupaten.
Mendua
Menyitir teori Mark Considine (Public Policy A Critical Approach, 1994), kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Di satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program, dan hasil lain dengan nilai-nilai yang diyakini —oleh aktor pembuat kebijakan— adanya seperangkat komunikasi norma-norma etika dan moral, jalinan kepercayaan (trust) dan solidaritas antar aktor.

Di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan ’’nilai-nilai’’ yang antinilai, seperti dominasi dan proses nondevelopmental. Dan nilai-nilai yang menjadi basis kebijakan publik dapat bersifat antagonistik.

Proses formulasi kebijakan publik dengan demikian tidak berada dalam ruang terbuka untuk melakukan proses demokratisasi. Institusionalisasi kedewasaan berargumentasi dalam kebijakan tidak tumbuh, partisipasi masyarakat terabaikan, dan legitimasi publik akan pemerintahan luntur. Dengan demikian, kebijakan dipandang menjadi milik sekelompok orang atau elite yang
mengatasnamakan masyarakat untuk merealisasikan kepentingan ’’publik’’.
Karena itulah, tidak heran jika kemudian masyarakat menjadi apatis. Hal ini nampaknya disebabkan oleh minimnya usulan-usulan masyarakat yang terakomodasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan hasil pengamatan FITRA (2005/2006), usulan-usulan masyarakat hampir 50% ditingkat kecamatan hilang, sementara pada tingkat rakorbang hilang sampai 80%. Hal ini mengindikasikan bah-wa pertarungan aspirasi masyarakat pada level yang lebih tinggi dengan mudah dikalahkan oleh usulan-usulan sektor. Kekecewaan masyarakat bertambah ketika ditolaknya usulan mereka tidak disertai penjelasan atau alasan, dan berapa usulan mereka yang diterima. Dengan demikian, dominasi eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penetapan anggaran harus dikurangi.

Sekadar urun rembug, pemerintah harus ’’membangun kemitraan strategis’’ dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penganggaran. Sebagaimana diketahui, selama ini proses perencanaan, pembahasan, penetapan dan implementasi penganggaran selalu didominasi oleh pemerintah dan legislatif. Miskinnya partisipasi masyarakat inilah yang menyebabkan tumbuh suburnya kongkalikong, kolusi, koncoisme, dan nepotiseme (KKN) dan tradisi mark up anggaran.

Karena itu, upaya secara sungguh-sungguh harus dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam membangun kemitraan strategis dengan kelompok masyarakat sipil dalam setiap menentukan kebijakan di daerah. Proses musrenbangdes, musrenbangcam dan murenbangkab yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu diharapkan tidak sebatas menjadi instrumen, tetapi benar-benar menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Batang 2009/2010. Karena itu tercipta pembangunan daerah terarah, transparan, dan berpihak pada rakyat. (35)

dimuat dalam Wacana Lokal Suara Merdeka edisi 21/02/2009

Februari 2, 2010 at 12:06 pm Tinggalkan komentar

ETIKA MEMILIH PEMIMPIN

ETIKA MEMILIH PEMIMPIN

Oleh: Muhamad Imron

Salah satu persoalan kebangsaan yang selalu menarik untuk diperbincangkan adalah ’demokrasi’, ’dari, oleh, dan untuk rakyat’. Secara historis, demokrasi di Indonesia telah berkali-kali mengalami metamorfosis, mulai dari demokrasi parlemen hingga saat ini. Ironisnya, implementasi demokrasi pada kesadaran politik kenegaraan masih saja menuju pada keadaaan utopis, belum final dan masih menyisakan banyak persoalan, terutama sinergitas antara teori dan realitas di lapangan.
Dalam perspektif Indonesia, keberadaan partai politik merupakan representasi bagi pelaksanaan demokrasi. Sistem politik Indonesia (multy party system) telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Melihat begitu pentingnya, maka dibentuklah sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Sehingga memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Sehingga tercipta pemimpin yang by design, bukan pemimpin karbitan (by accident).
Secara teoritis, demokrasi dapat berjalan baik apabila sikap amanat, rasa tanggung jawab, toleransi, dan semangat membangun bersama ada diantara kita. Namun demikian, realitasnya terkadang berbalik. Demokrasi justru menjadi senjata pamungkas bagi para elit untuk melanggengkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, salah satunya adalah dengan jalan mendirikan partai politik secara berjamaah tanpa mempertimbangkan kualitas SDM yang ada. Hal ini dapat kita saksikan pada saat ini.
Sejenak kita amati, hampir setiap pesta demokrasi hendak digelar, banyak bermunculan politisi karbitan dan kacangan mencalonkan diri sebagai ’calon legislatif’ (Caleg). Dengan bermodalkan percaya diri dan kantong tebal, mereka menjadi lebih yakin mampu menjadi ’wajkil rakyatnya’.
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu kali ini relatif lebih tenang dan kurang diminati masyarakat. Penulis melihat, kenyataan sistem multi partai yang terlalu kebablasan justru menjadikan masyarakat semakin kebingungan. Ada beberapa persoalan mendasar berkaitan dengan minimnya partipasi masyarakat dalam politik. Pertama, para elit (wakil rakyat) belum mampu menjadi pemegang amanat yang baik bagi rakyatnya. Pada saat mau menjadi Caleg saja mereka akrab dengan rakyat kecil, tetapi setelah duduk di kursi dewan seketika itu pula mereka lupa. Kedua, frekuensi suksesi kepemimpinan yang terlalu sering, baik dari tingkat lokal (Pilkades, Pilbup, Pilgub) hingga nasional (Pilpres). Hal ini ditambah dengan model dan mekanisme pemilihan yang super ribet dan bikin kepala pusing. Ketiga, kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum terakomodasi dengan baik, ditambah dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Akibatnya adalah terjadinya krisis kepercayaan.
Cost politik saat ini cukup mahal. Fenomena di lapangan memperlihatkan kecenderungan masyarakat saat ini lebih tertarik dengan ’cash money’ daripada janji-janji yang tak pernah pasti. Keadaan politik inilah nampaknya cukup menjadi ganjalan bagi para calon wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa dalam memperoleh dukungan rakyatnya. Jalan satu-satunya adalah mereka harus berani fight secara mati-matian, merogoh kocek lebih banyak dan membangun citra diri (self caracter building) dihadapan para konstituennya.
Perlu menjadi catatan bersama, ketika biaya politik yang dikeluarkan semakin besar, maka semakin besar pula potensi mecari ’kembalian’ dan ’keuntungan’. Naif, jika mereka berani ’besar pasak dari pada tiang’, apalagi dalam politik praktis. Maka jangan kaget, ketika pasca Pemilu mendatang, tradisi KKN justru semakin menjadi-jadi di negeri ini.

Revolusi Kepemimpinan
Genderang perang telah berkumandang ke seluruh penjuru nusantara. Perang simbol dan atibut partai terpampang diberbagai media, mulai dari televisi, internet, surat kabar, baliho, bahkan zona laraganpun mereka halau tanpa mengenal ampun. Bahkan caci maki, saling olok dan saling jagal menjadi warna tersendiri dalam event lima tahuan ini.
Namun disayangkan, saat ini masyarakat nampaknya telah hafal –bahkan muak- dengan perilaku para politisi kita. Pembangunan karakter dan janji-janji manis yang ditampilkan seringkali dibalas dengan respon yang negatif dan sikap cuek bebek. Saat ini bukan janji yang rakyat perlukan, tetapi bukti riil di lapangan. Oleh karena itu, dalam pesta demokrasi dan suksesi kepemimpinan nasional mendatang, dibutuhkan seorang figur yang benar-benar siap membangun negeri ini.
Pertanyaan yang acapkali mengemuka dalam kaitannya dengan suksesi kepemimpinan adalah siapa yang layak dan mampu membawa iklim yang lebih baik, lebih demokratis dan berpihak pada rakyat.
Dalam beberapa teori kepemimpinan, Siagaan (1982) mengemukakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menumbuhkan, memelihara, mengembangkan usaha dan iklim yang kooperatif dalam kehidupan organisasional yang tercermin kecekatannya dalam mengambil keputusan. Hal ini juga harus didukung oleh beberap syarat.
Meminjam teori politik modern Dicter Klingeman (1999) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, antara lain adalah kemampuan intelektual (intelectual capacity), kewibawaan atau kharismatik, reputasi dan integritas diri (integrated personality). Dalam bahasa Ronggowarsito pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan (ing ngarso sung tuladha), pegayom (ing madya mangun karso), dan menjadi penyemangat bagi bawahannya (tut wuri handayani).
Dalam perspektif Islam, kriteria pemimpin ideal terdapat dalam QS. As-Sajdah : 24 dan Al-Anbiya : 73 antara lain adalah : Pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah (amar ma’rûf nahî munkar), bersikap sabar, meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, memiliki semangat reformasi (Ishlaâh) dan selalu berupaya untuk berbuat baik (fi’la al-khayrât), punya visi dan misi dalam membungan rakyat, memiliki kesadaran vertikal-transendental dengan selalu bertaqarrub kepada Allah.
Al-Mawardi memberikan tujuh syarat, yaitu : adil (al-’adalah), intelektual (ijtihad), sehat jasmani dan rohani, kreatif dan inovatif dan memiliki keberanian dan keteguhan untuk memelihara bangsa dan negara. Dalam diri Rasulullah, ada empat sifat juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu Sidiq (dapat dipercaya), Amanat (mampu mengemban amanat umat), Tabligh (komunikatif dalam segala hal) dan Fathonah (cerdas atau intelektual).
Meskipun kepemimpinan ala Rasulullah musathil dijumpai pada saat sekarang, setidaknya prinsip-prinsip dasar di atas mampu menjadi pijakan kita dalam menentukan hak pilih kita pada pemilu 9 April 2009 mendatang.
Karena itulah, setidaknya kita harus melihat calon pemimpin kita dalam tiga aspek. Pertama, moralitas artinya pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya, keteladanan ini menyangkut kejujuran, integritas, konsistensi, tanggung jawab, amanah dan nilai-nilai moral lainnya. Kedua, intelektualitas, artinya pemimpin harus mampu menjadi tempat mencari khikmah, nasehat, saran dan pemecah segala persoalan. Ketiga, kepiawaian politik, artinya pemimpin dengan segala potensinya yang ada harus mampu menjadi salah satu pusat kekuatan dalam masyarakat yang diperhitungkan (bargainning power), baik dalam skala lokal, nasional dan internasional.
Mengapa ketiga aspek tersebut menjadi penting, karena bergelut dalam dunia politik yang erat kaitannya dengan kemaslahatan umat, bukan persoalan yang mudah. Tanpa dilandasi dengan ketika bekal di atas, yakin para wakil rakyat akan bermain seenaknya tanpa mengindahkan sisi moralitas dan etika dalam politik, gagap melihat persoalan bangsa tanpa bekal pengetahuan dan kecerdasan politik yang tinggi, dan akan menjadi boneka yang bisa dimainkan oleh kepentingan-kepentingan politik tanpa mengetahui essensi politik itu sendiri. Karenanya itulah, dimensi moral, intelektual dan politik menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin bangsa mendatang, termasuk -yang katanya- para ’calon wakil rakyat’.
Meskipun tipologi kepemimpinan di atas naif untuk ditemukan, setidaknya dapat dijadikan representasi bersama untuk menentukan calon pemimpin yang layak diusung dalam pesta demokrasi 9 April 2009 mendatang. Dalam hal ini, masyarakat harus jeli dalam menentukan pilihannya, jangan sampai terjebak dan terlena oleh janji-janji manis dan citra dirinya. Politik jangan hanya diorientasikan untuk kepentingan individu dan kelompoknya saja, tetapi harus diarahkan pada maslahat al- amah.
Kepemimpinan seseorang akan sangat menentukan arah masa depan bangsa. Mudah-mudahan cita-cita membentuk Indonesia sebagai negara demokrasi ala Indonesia yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan the founding fathers kita dapat terlaksana dengan baik. Semoga bermanfaat.

Muhamad Imron

Penulis adalah Ketua PC. IPNU Batang

Februari 2, 2010 at 12:04 pm Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


Arsip